JAKARTA. Kalangan penyedia jasa tenaga kerja Indonesia (TKI) mendesak pemerintah untuk membatalkan moratorium dibeberapa negara Timur Tengah. Sebab diindikasikan negara bakal kehilangan potensi pendapatan mencapai Rp 70 triliun per tahun.

Ketua Umum Asosiasi Perusahaan Jasa Penempatan TKI (APJATI), Ayub Basalamah, mengatakan, kebijakan moratorium yang dimaksud adalah dengan tiga negara timur tengah. Seperti Kuwait, Yordania, dan Arab Saudi yang telah merugikan negara.

Ayub mengatakan, sebelum dilakukan moratorium pengiriman TKI, khususnya ke Timur Tengah, setiap tahun kontribusi remitansi TKI mencapai Rp120 triliun. Tetapi sejak pemberlakuan moratorium dua tahun lalu, penerimaan remitansi TKI anjlok menjadi Rp 40 triliun-Rp 50 triliun. Sehingga negara kehilangan potensi pendapatan sekitar Rp 70 triliun per tahun.

Untuk itu menurut Ayub, sudah waktunya pemerintah mencabut moratorium pengiriman TKI ke Timur Tengah, khususnya ke Arab Saudi, Kuwait dan Jordania yang selama ini menyerap 60% dari total pengiriman TKI. "Kebijakan moratorium ketika ditetapkan sudah tepat, tetapi untuk saat ini harus segera dibuka lagi secara bertahap," ujarnya di Jakarta, Rabu (4/9).

Selama ini APJATI menyalurkan TKI ke 13 Negara yang ada di dua kawasan yaitu Timur Tengah dan Asia Pasifik. Setiap bulannya APJATI mengirimkan sebanyak 12.000 TKI, turun dibandingkan sebelum adanya moratorium yang sanggup mencapai  40.000-50.000 TKI per bulan.

Saat ini saja, total potensi pengiriman TKI ke tiga negara tersebut mencapai 25.000-30.000 orang per bulan. Dengan rincian ke Kuwait sebanyak 7.000 TKI per bulan, Yordania 5.000 TKI, dan Arab Saudi 20.000 TKI.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Hendra Gunawan