KONTAN.CO.ID - Gedung Putih membela keputusan FIFA yang menganugerahkan FIFA Peace Prize kepada Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Pemerintah AS menilai tidak ada sosok yang lebih layak menerima penghargaan tersebut, meski menuai kritik luas dari berbagai pihak.

Melansir Reuters Rabu (29/4/2026), penghargaan perdana FIFA Peace Prize diberikan kepada Trump pada acara undian FIFA World Cup Desember lalu, dengan alasan kontribusinya dalam “mendorong perdamaian dan persatuan di seluruh dunia”.

Baca Juga: Trump Siapkan Blokade Jangka Panjang Iran, Tekanan Ekonomi Ditingkatkan

Namun, keputusan ini memicu kecaman dari kelompok hak asasi manusia dan sejumlah pelaku sepak bola.

Pemain tim nasional Australia Jackson Irvine menyebut pemberian penghargaan tersebut sebagai tindakan yang merendahkan kebijakan hak asasi manusia FIFA.

Sementara itu, federasi sepak bola Norwegia bahkan meminta agar penghargaan tersebut dihapus.

Menanggapi kritik tersebut, juru bicara Gedung Putih Davis Ingle menyatakan bahwa kebijakan luar negeri Trump yang dikenal sebagai “Peace through Strength” telah berhasil mengakhiri delapan konflik dalam waktu kurang dari satu tahun.

“Tidak ada orang lain di dunia ini yang lebih layak menerima FIFA Peace Prize pertama selain Presiden Trump,” ujar Ingle dalam pernyataannya.

Kontroversi ini semakin mengemuka menjelang pelaksanaan Piala Dunia FIFA 2026 yang akan digelar di Amerika Serikat bersama Kanada dan Meksiko pada 11 Juni hingga 19 Juli.

Baca Juga: Harga Emas Dunia Bergerak Tipis ke US$4.598 Rabu (29/4) Pagi, Cermati Sikap The Fed

Di sisi lain, kebijakan luar negeri Trump juga menjadi sorotan, termasuk keputusan melancarkan serangan militer ke Venezuela serta operasi bersama dengan Israel terhadap Iran sejak 28 Februari lalu.

Trump sendiri kerap menyoroti perannya dalam meredakan konflik global, bahkan beberapa kali menyatakan dirinya layak menerima Nobel Peace Prize.

Perdebatan terkait penghargaan FIFA Peace Prize ini mencerminkan perbedaan pandangan tajam antara pemerintah AS dan berbagai pihak internasional mengenai rekam jejak kebijakan luar negeri Trump serta dampaknya terhadap stabilitas global.