KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kementerian Koperasi (Kemenkop) akan mulai mengevaluasi kinerja bisnis Koperasi Desa Merah Putih pada Agustus 2026. Evaluasi tersebut akan menjadi dasar penyusunan indikator kinerja utama (KPI) program yang digadang-gadang menjadi tulang punggung ekonomi desa tersebut.

Menteri Koperasi Ferry Juliantono mengatakan, pemerintah membutuhkan waktu untuk melihat hasil operasional awal Kopdes Merah Putih yang baru diluncurkan di sejumlah daerah sebelum menetapkan ukuran keberhasilannya.

"Sekarang kami masih dalam tahap pembelajaran operasional. Karena baru diluncurkan, kami perlu waktu untuk melakukan simulasi dan melihat hasilnya. Mudah-mudahan pada Agustus nanti sudah ada gambaran yang bisa dievaluasi," ujar Ferry dalam rapat kerja bersama Komisi VI DPR RI, Kamis (11/6/2026).

Baca Juga: Prabowo Terima Kunjungan Wapres ke-10 Jusuf Kala

Pembahasan mengenai KPI Kopdes Merah Putih mencuat saat Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan Mufti Anam meminta pemerintah menjelaskan indikator keberhasilan program tersebut. Menurut dia, jika koperasi diberi berbagai kemudahan, mulai dari akses pembiayaan murah hingga dukungan fasilitas pemerintah, maka ukuran keberhasilannya harus dapat diukur secara jelas.

Mufti menilai omzet dan keuntungan menjadi indikator yang penting untuk dipantau karena koperasi dituntut mampu menjalankan usaha secara berkelanjutan.

"Kami ingin mengetahui KPI yang akan digunakan pemerintah. Kalau targetnya membuat harga lebih murah dan pembiayaan lebih mudah, tentu harus ada ukuran yang jelas untuk menilai keberhasilannya," kata Mufti.

Ferry menjelaskan, salah satu indikator yang ingin dicapai pemerintah adalah kemampuan Kopdes Merah Putih menyediakan barang kebutuhan pokok dengan harga yang lebih terjangkau dibanding harga pasar.

Menurut dia, hal tersebut dapat dilakukan karena koperasi akan memperoleh barang langsung dari produsen atau principal sehingga rantai distribusi menjadi lebih pendek.

Selain itu, pemerintah juga menargetkan koperasi mampu menyediakan akses pembiayaan mikro yang lebih murah bagi masyarakat desa. Presiden Prabowo Subianto, kata Ferry, telah mengarahkan agar bunga pembiayaan yang disalurkan melalui skema tersebut maksimal sebesar 6%.

Di sisi lain, Ferry mengakui operasionalisasi koperasi masih menghadapi berbagai tantangan, mulai dari kebutuhan modal kerja, penyediaan barang dagangan, hingga penyusunan model bisnis yang sesuai dengan karakteristik masing-masing daerah.

Baca Juga: Komisi VI DPR Wanti-Wanti Kopdes Merah Putih Bisa Mangkrak, Kemenkop Diminta Perbaiki

Karena itu, pemerintah akan mengedepankan pendekatan yang lebih kualitatif dalam pengembangan Kopdes Merah Putih. Setiap koperasi akan didorong memiliki studi kelayakan atau feasibility study agar mampu menjalankan usaha secara berkelanjutan dan menutup biaya operasionalnya.

"Sekarang fokus kami bukan hanya membangun fisik koperasi, tetapi memastikan model bisnisnya berjalan dan koperasi mampu menghasilkan manfaat ekonomi bagi masyarakat," ujar Ferry.

Saat ini baru 1.061 Kopdes Merah Putih yang telah beroperasi. Pemerintah menargetkan jumlah koperasi yang beroperasi dapat meningkat secara bertahap hingga mencapai sekitar 40.000 unit pada akhir tahun ini, seiring penyelesaian pembangunan fisik dan proses pembinaan usaha.

Ferry menambahkan, hasil evaluasi kinerja koperasi nantinya akan dilaporkan secara berkala kepada DPR. Salah satu opsi yang dibahas adalah evaluasi dilakukan setiap semester untuk memantau perkembangan omzet, aktivitas usaha, dan keberlanjutan operasional koperasi.

"Kami sepakat evaluasi perlu dilakukan secara berkala agar perkembangan program dapat dipantau dan dilakukan perbaikan jika diperlukan," katanya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News