KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) berpotensi berdampak terhadap bisnis koperasi dan usaha masyarakat yang telah berjalan apabila desain dan tata kelolanya tidak dipersiapkan dengan baik.

Pengamat Koperasi Rully Indrawan mengatakan, sejak awal pelaksanaan program KDKMP telah menunjukkan adanya respons yang masih tergagap-gagap dalam menerjemahkan kehendak Presiden. Hal tersebut terlihat dari model bisnis dan sistem tata kelola KDKMP yang dinilai masih dalam tahap pencarian bentuk.

“Sejak awal sudah dikatakan bahwa upaya menjabarkan kehendak presiden tergagap-gagap direspons. Dapat dilihat model bisnis dan sistem tata kelola yang terkesan trial and error,” ujar Rully kepada Kontan, Senin (27/7/2026).

Baca Juga: Survei SMRC: Kepuasan Publik terhadap Prabowo Turun Jadi 51,1%, Ekonomi Jadi Sorotan

Menurut Rully, berbagai masukan memang telah direspons dalam perjalanan program KDKMP. Namun, respons tersebut cenderung dilakukan secara parsial sehingga perbaikan yang terjadi belum sepenuhnya menghasilkan tata kelola yang efisien.

“Memang tidak dipungkiri masukan banyak juga yang direspons, namun dengan pola hit and run. Membaik tapi cenderung tidak efisien,” katanya.

Rully mengingatkan, kondisi tersebut dapat berimbas terhadap bisnis yang telah eksis di tengah masyarakat. Terlebih, cakupan kegiatan usaha KDKMP yang cukup luas berpotensi bersinggungan dengan berbagai unit usaha yang sebelumnya telah berjalan di tingkat desa dan kelurahan.

Menurutnya, pemerintah perlu membangun ekosistem bisnis yang melibatkan pelaku usaha dan kelembagaan ekonomi yang telah lebih dulu berkembang di desa. Ekosistem tersebut antara lain Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), koperasi yang sudah berjalan, jaringan bisnis mart, hingga usaha rakyat.

“Ini sudah diperingatkan pentingnya membangun ekosistem bisnis yang melibatkan yang kini sudah berjalan di desa, seperti BUMDes, koperasi yang sudah berjalan, jaringan bisnis mart, ataupun usaha rakyat,” jelas Rully.

Rully bilang, apabila keberadaan KDKMP tidak diintegrasikan dengan ekosistem bisnis yang telah ada, dampaknya tidak hanya dirasakan oleh koperasi yang sudah eksis. Kondisi tersebut juga berpotensi memengaruhi keberlangsungan lapangan kerja yang selama ini telah terbentuk di tingkat desa.

“Kalau tidak, bukan hanya KUD tapi akan berdampak pada lapangan kerja yang sejauh ini sudah mapan,” tegasnya.

Meski demikian, Rully menyebut, keberadaan KDKMP tetap dapat memberikan dampak positif apabila dirancang dan dikelola dengan baik. Salah satu caranya adalah dengan melibatkan koperasi yang telah terbukti masih bertahan dan eksis di tengah masyarakat.

“Bila didesain dengan baik dampaknya bisa positif dengan pelaksanaannya melibatkan KUD yang terbukti masih ada dan eksis,” katanya.

Menurut Rully, pelibatan koperasi yang telah lebih dulu berjalan dapat menjadi bagian dari upaya membangun ekosistem ekonomi desa tanpa harus menciptakan persaingan atau tumpang tindih usaha dengan kelembagaan ekonomi yang sudah ada.

Namun, ia mengingatkan agar fungsi bisnis koperasi tetap dijaga. Menurutnya, pencampuran kegiatan bisnis KDKMP dengan aktivitas nonbisnis dapat membuat peran koperasi menjadi tidak jelas.

“Bila dikelola dengan tidak baik, misalnya bisnis KDKMP dicampuradukkan dengan aktivitas nonbisnis seperti penyaluran bansos dan sejenisnya, justru peran koperasi jadi bias,” ujar Rully.

Baca Juga: Kemensos Bakal Simulasi Penyaluran Bansos Lewat Koperasi Desa Merah Putih September

Terkait dampak langsung terhadap koperasi yang telah eksis, Rully belum ingin mengambil kesimpulan terlalu dini. Pasalnya, menurut dia, program KDKMP hingga saat ini masih sangat dinamis dan berbagai kebijakan terkait implementasinya masih dapat berubah.

“Ini sulit memastikan, saya tak mau terburu-buru menilai karena program KDKMP di mata saya masih sangat cair,” katanya.

Kendati demikian, ia berharap pemerintah dapat segera mengevaluasi kembali desain kebijakan KDKMP. Hal ini penting agar upaya mewujudkan program tersebut tidak justru menimbulkan dampak negatif terhadap ekosistem bisnis masyarakat yang telah terbentuk.

“Semoga dalam waktu dekat disadari benar bahwa kebijakan-kebijakan yang keluar dalam mewujudkan mimpi presiden berpotensi merusak bisnis masyarakat sekaligus merusak nilai-nilai koperasi,” imbuhnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News