KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah mulai mengoperasikan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) secara bertahap untuk memperluas akses masyarakat terhadap kebutuhan pokok bersubsidi dan bantuan sosial (bansos). Program ini juga diharapkan dapat memperpendek rantai distribusi barang sekaligus mendorong aktivitas ekonomi di tingkat desa.

Menteri Koperasi Ferry Juliantono mengatakan, operasionalisasi KDKMP mulai dilakukan secara serentak dan bertahap sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.

“Kegiatan operasional seluruh KDKMP serentak kini mulai dilakukan, dan berjalan secara bertahap. Mudah-mudahan ini sekali lagi menandai era kebangkitan ekonomi di desa,” kata Ferry dalam keterangan resminya, Kamis (15/10/2026).

Dalam peninjauan operasional koperasi, Ferry mengunjungi sejumlah lokasi KDKMP, yakni di Sambiroto, Nglawak, Garu, dan Tambakrejo.

Baca Juga: Bahlil Buka Suara Soal Pergantian Dirut PLN

Ia memastikan sejumlah kebutuhan pokok bersubsidi telah tersedia di gerai koperasi yang mulai beroperasi. Produk tersebut meliputi minyak goreng MinyaKita, beras program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP), LPG 3 kilogram, serta pupuk.

Selain menyediakan kebutuhan pokok, KDKMP juga dipersiapkan untuk mendukung penyaluran berbagai program pemerintah. Bantuan tersebut mencakup Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Bantuan Langsung Tunai (BLT), hingga bantuan alat dan mesin pertanian.

Menurut Ferry, uji coba penyaluran bantuan sosial melalui KDKMP telah dilaksanakan. Masyarakat penerima manfaat dapat mengambil bantuan secara langsung di gerai koperasi yang sudah beroperasi.

“Uji coba penyaluran bantuan sosial telah sukses dilakukan. Begitu juga di empat titik yang hari ini saya pantau langsung sudah berjalan dan lengkap. Penerima manfaat kini dapat mengambil haknya langsung di KDKMP yang telah beroperasi, tanpa harus menempuh perjalanan jauh ke kantor cabang bank,” ujarnya.

Meski demikian, pemerintah mengakui pengoperasian KDKMP masih membutuhkan proses agar seluruh fasilitas dan layanan dapat berjalan secara optimal.

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan, peninjauan pelaksanaan program dilakukan secara masif pada pekan ini dengan melibatkan kementerian, pemerintah daerah, dan instansi terkait.

Baca Juga: Dilantik jadi KASAD, Tandyo Pastikan Prioritas Penanganan Papua

Zulkifli menyebut, program berskala besar yang melibatkan lintas kementerian dan badan usaha milik negara (BUMN) tersebut masih berpotensi menghadapi sejumlah kendala dalam pelaksanaannya.

“Tidak semua langsung sempurna. Ini pekerjaan besar lintas kementerian dan BUMN, wajar jika masih ada kekurangan di sana-sini. Namun ini adalah awal sesuatu yang baru,” kata Zulkifli.

Ia menambahkan, keberadaan KDKMP diharapkan dapat memangkas rantai distribusi barang kebutuhan masyarakat, termasuk pupuk dan LPG bersubsidi.

Selama ini, panjangnya rantai distribusi dinilai menjadi salah satu faktor yang mendorong kenaikan harga barang sebelum sampai ke tangan konsumen. Melalui KDKMP, pemerintah menargetkan penyaluran barang dapat dilakukan secara lebih langsung dari sumber pasokan ke gerai di desa sehingga harga tetap sesuai dengan ketentuan.

Pemerintah berharap operasionalisasi KDKMP dapat memperkuat perekonomian desa sekaligus mempermudah masyarakat memperoleh kebutuhan pokok dan bantuan pemerintah.

Namun, keberhasilan program ini akan bergantung pada kesiapan pengelola koperasi, kelancaran pasokan barang, serta konsistensi penyaluran bantuan sosial dan produk bersubsidi kepada masyarakat.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News