KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Koperasi syariah berharap diberi perlakuan adil dalam program dan kebijakan yang dinisiasi oleh pemerintah khususnya dalam hal fasilitas pembiayaan.

"Kami masih terkendala dalam mengakses program-program pemerintah khususnya pembiayaan seperti KUR (kredit usaha rakyat) yang cenderung syaratnya masih sulit dipenuhi. Hanya dana bergulir LPDB-KUMKM yang relatif lebih mudah diakses," ujar Ketua KSPPS BMT Sohibul Umat Rembang Jawa Tengah Sukahar dalam siaran pers pada Rabu (18/4).

Menanggapi keluhan ini Menteri Koperasi dan UKM AAGN Puspayoga mengatakan siap mengakomodir kebutuhan koperasi dari mulai kelembagaan, penguatan SDM, pembiayaan, pendampingan produksi, hingga pemasarannya.

Puspayoga menekankan ke depan pihaknya akan lebih fokus pada penguatan koperasi berkualitas melalui program reformasi total koperasi. Pihaknya menertibkan dan mencabut badan hukum koperasi-koperasi tak aktif, papan nama, dan mati suri bukan berarti tanpa alasan.

"Ini bukan semangat sekadar membubarkan tetapi membuat database koperasi menjadi semakin baik. Dengan database yang baik berarti semakin mudah merancang program pemberdayaan dan program untuk koperasi," kata Menteri Puspayoga.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Sofyan Hidayat