KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Korban kasus gagal bayar PT Asuransi Jiwasraya mantap membawa kasusnya ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Tujuannya untuk mencari jalan agar Jiwasraya mengembalikan dana para korban yang gagal dikelola dan bersedia membangun komunikasi konkret. "Kami tidak mau lagi dengar jawaban-jawaban normatif seperti sebelum-sebelumnya," jelas Ketua Koordinator Forum Komunikasi Rudyantho. Langkah ini diambil Rudiyanto setelah Jiwasraya, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), bank mitra Jiwasraya, dan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tidak menggubris surat peringatan yang dilayangkan pihaknya sejak Rabu (19/12). "Pokoknya Jumat (21/12) ini, kami akan mengirim surat ke DPR meminta pertanggungjawaban. Pokoknya sebelum DPR memanggil Jiwasraya, kami akan mendatangi DPR," jelas Rudyantho. Rudiyanto menyayangkan sikap Jiwasraya yang belum juga membeberkan kejelasan pengembalian dana polis yang gagal dikelolanya. "Mereka ini kan organisasi pelat merah, mestinya memberi ketenangan bagi rakyat yang pakai jasanya. Kalau begini, dikhawatirkan masyarakat tidak percaya lagi dengan BUMN," tutur Rudyantho.
Korban Jiwasraya mantap datangi DPR
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Korban kasus gagal bayar PT Asuransi Jiwasraya mantap membawa kasusnya ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Tujuannya untuk mencari jalan agar Jiwasraya mengembalikan dana para korban yang gagal dikelola dan bersedia membangun komunikasi konkret. "Kami tidak mau lagi dengar jawaban-jawaban normatif seperti sebelum-sebelumnya," jelas Ketua Koordinator Forum Komunikasi Rudyantho. Langkah ini diambil Rudiyanto setelah Jiwasraya, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), bank mitra Jiwasraya, dan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tidak menggubris surat peringatan yang dilayangkan pihaknya sejak Rabu (19/12). "Pokoknya Jumat (21/12) ini, kami akan mengirim surat ke DPR meminta pertanggungjawaban. Pokoknya sebelum DPR memanggil Jiwasraya, kami akan mendatangi DPR," jelas Rudyantho. Rudiyanto menyayangkan sikap Jiwasraya yang belum juga membeberkan kejelasan pengembalian dana polis yang gagal dikelolanya. "Mereka ini kan organisasi pelat merah, mestinya memberi ketenangan bagi rakyat yang pakai jasanya. Kalau begini, dikhawatirkan masyarakat tidak percaya lagi dengan BUMN," tutur Rudyantho.