KONTAN.CO.ID - SEOUL. Kementerian Luar Negeri Korea Selatan menyatakan, Korea Selatan akan menangguhkan pertukaran pertahanan dengan Myanmar dan melarang ekspor senjata ke negara itu setelah kudeta militer dan penindasan dengan kekerasan terhadap protes pro demokrasi.

Mengutip Reuters, Jumat (12/3), kementerian itu juga mengatakan, Seoul akan membatasi ekspor barang-barang strategis lainnya, mempertimbangkan kembali bantuan pembangunan dan memberikan pengecualian kemanusiaan bagi warga negara Myanmar untuk mengizinkan mereka tinggal di Korea Selatan sampai situasinya membaik.

"Meskipun ada tuntutan berulang dari masyarakat internasional, termasuk Korea Selatan, ada peningkatan jumlah korban di Myanmar karena tindakan kekerasan dari pihak berwenang militer dan polisi," kata kementerian itu dalam sebuah pernyataan.

Ekspor pertahanan terakhir dari Korea Selatan ke Myanmar terjadi pada 2019, tetapi Seoul masih menghabiskan jutaan dolar untuk proyek-proyek pembangunan di sana, menurut data yang diajukan ke International Aid Transparency Initiative.

Baca Juga: Korea restui penggunaan vaksin Covid-19 AstraZeneca untuk orang tua di atas 65

Pemerintah Korea Selatan akan mempertimbangkan kembali beberapa kerja sama pembangunan yang tidak ditentukan dengan Myanmar, tetapi akan melanjutkan proyek yang secara langsung terkait dengan mata pencaharian warga Myanmar dan bantuan kemanusiaan, menurut pernyataan itu.

Aktivis Myanmar menggelar lebih banyak aksi unjuk rasa pada hari Jumat, sehari setelah sebuah kelompok hak asasi mengatakan pasukan keamanan membunuh 12 pengunjuk rasa yang menyerukan kembali ke demokrasi.

Negara Asia Tenggara itu berada dalam krisis sejak tentara menggulingkan pemerintahan terpilih Aung San Suu Kyi pada 1 Februari, dan menahan dia dan pejabat lain dari Liga Nasional untuk Demokrasi miliknya.

Selanjutnya: Amerika: Korea Utara tetap menjadi ancaman kami yang paling mendesak

Editor: Herlina Kartika Dewi