KONTAN.CO.ID - SEOUL. Korea Selatan melayangkan protes keras terhadap acara pemerintah Jepang yang memperingati “Takeshima Day”, sebuah peringatan terkait gugusan pulau sengketa antara kedua negara. Seoul menilai acara itu sebagai klaim sepihak dan tidak sah atas wilayahnya.

Dalam pernyataan resmi pada Minggu (22/2), Kementerian Luar Negeri Korea Selatan menyatakan keberatan atas penyelenggaraan acara oleh Prefektur Shimane, Jepang, serta kehadiran pejabat senior pemerintah Jepang. Seoul mendesak Tokyo segera membatalkan dan menghentikan peringatan tersebut.

Pulau-pulau kecil yang dikenal sebagai Dokdo di Korea Selatan dan Takeshima di Jepang telah lama menjadi sumber ketegangan. Saat ini, pulau-pulau itu berada di bawah kendali Korea Selatan. Perselisihan kedaulatan tersebut kerap memanaskan hubungan kedua negara, yang juga dibayangi sejarah penjajahan Jepang atas Semenanjung Korea pada 1910–1945.

Inovasi Tanpa Henti: Kepemimpinan Huawei di Smartphone Lipat

Baca Juga: Ekspor Bangkit, PMI Manufaktur Korea Selatan Kembali Ekspansi di Desember

“Kedaulatan Dokdo jelas milik Korea Selatan, baik secara historis, geografis, maupun menurut hukum internasional,” tegas Kementerian Luar Negeri. Seoul meminta Jepang menghentikan klaim yang dinilai tidak berdasar dan menghadapi sejarah dengan sikap rendah hati.

Sebagai bagian dari protes diplomatik, Korea Selatan memanggil diplomat senior Jepang ke kantor Kementerian Luar Negeri di Seoul. Hingga Minggu, Kementerian Luar Negeri Jepang belum memberikan komentar. Kantor Perdana Menteri Jepang juga belum merespons. Pemerintah Jepang diketahui mengirim pejabat setingkat wakil menteri dari Kantor Kabinet ke acara tersebut, bukan menteri kabinet.

Sebelumnya, Seoul juga berulang kali memprotes klaim teritorial Jepang atas pulau-pulau itu, termasuk pada Jumat lalu menyusul pernyataan Menteri Luar Negeri Jepang di parlemen yang kembali menegaskan klaim kedaulatan Tokyo.

Baca Juga: Korea Selatan Bersiap Menanti Putusan Persidangan Mantan Presiden Yoon Suk Yeol

Selain nilai simbolik dan politik, wilayah sengketa ini berada di perairan kaya sumber daya perikanan dan diduga menyimpan cadangan gas hidrat alam bernilai miliaran dolar, menurut pemerintah Korea Selatan.

Selanjutnya: Pembelian 50 Pesawat Boeing di Perjanjian Dagang RI-AS untuk Regenerasi Armada

Menarik Dibaca: Promo Paket Bukber Burger King Hematnya Bikin Puasa Tenang, Mulai Rp 32 Ribuan