KONTAN.CO.ID - SEOUL. Kementerian Keuangan Korea Selatan mengungkapkan, Pemerintah Korea Selatan berencana untuk merevisi kode pajak warisan agar lebih adil dan mendorong transfer kekayaan kepada generasi muda. Upaya ini menjadi langkah pertamanya untuk mengatasi beban pajak yang telah menghadapi kritik.

Mengutip Reuters, Rabu (12/3), meskipun revisi pajak yang diusulkan tidak berupaya untuk menurunkan tarif pajak warisan, yang termasuk yang tertinggi di dunia, revisi tersebut bertujuan untuk beralih dari sistem pajak warisan yang berlaku saat ini ke sistem pajak warisan berbasis penerima untuk membuat prosesnya lebih adil.

Di bawah kode baru, pajak akan dikenakan pada jumlah warisan yang diterima oleh setiap penerima, bukan total kekayaan pemberi, membagi kewajiban di antara penerima manfaat dengan pengurangan pajak terpisah yang berlaku untuk masing-masing.

Puncakbaru Jayatama Tampilkan Inovasi Eksplorasi Interaktif di Minerba Convex 2025

Baca Juga: Penyanyi Korea Selatan Wheesung Ditemukan Meninggal di Rumahnya

Korea Selatan adalah salah satu dari empat negara anggota Organisasi untuk Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan (OECD) yang saat ini mengenakan pajak warisan, sementara sebagian besar lainnya memungut pajak warisan. Tiga negara lainnya adalah Amerika Serikat, Inggris, dan Denmark.

OECD merekomendasikan dalam laporan tahun 2021 bahwa "pajak warisan berbasis penerima mungkin lebih adil daripada pajak warisan, karena mendorong pembagian harta warisan dan mengurangi konsentrasi.

Tahun lalu, pemerintahan Presiden Yoon Suk Yeol yang sekarang dimakzulkan mengusulkan penghapusan tarif pajak tertinggi sebesar 50%, karena pajak warisan yang tinggi sering disebut sebagai faktor di balik diskon Korea di pasar saham domestik, yang mengacu pada valuasi perusahaan Korea Selatan yang relatif lebih rendah.

Pada saat itu, langkah tersebut disambut dengan kritik dari Partai Demokrat oposisi yang condong ke kiri yang memiliki mayoritas di parlemen, meskipun pemimpinnya Lee Jae-myung baru-baru ini setuju bahwa beberapa kode perlu direvisi dengan cara yang lebih rasional.

Baca Juga: Korea Selatan Berupaya Menyelesaikan Kesalahpahaman dengan AS tentang Tarif

"Pengumuman hari ini hanya mencakup apa yang benar-benar diperlukan," kata seorang pejabat kementerian keuangan dalam sebuah pengarahan.

Kementerian Keuangan menambahkan bahwa revisi lain yang diusulkan tahun lalu akan terus diupayakan.

Pemerintah berencana untuk menerapkan perubahan yang diumumkan pada hari Rabu mulai tahun 2028. Perubahan tersebut masih memerlukan persetujuan dari parlemen. ($1 = 1.454,7500 won)