KONTAN.CO.ID - SEOUL. Pemerintah Korea Selatan mengumumkan peningkatan belanja dalam anggaran tahunan di akhir masa jabatan lima tahun Presiden Moon Jae-in. Peningkatan belanja yang cukup agresif ini dilakukan dengan mendorong segala prospek pencapaian anggaran berimbang di tengah defisit fiskal yang memburuk.

Selasa (31/8), Kementerian Keuangan Korea Selatan melaporkan, akan menganggarkan belanja pada rekor terbesar yakni 604,4 triliun won setara US$ 518,4 miliar di tahun 2022. 

Jumlah tersebut naik 8,3% dibandingkan dengan anggaran belanja tahun ini, sebelum dua pengeluaran darurat tambahan dirancang guna menawarkan bantuan pandemi kepada rumah tangga.

Rencana pengeluaran ini akan membawa rasio utang terhadap produk domestik bruto (PDB) Korea Selatan menjadi 50,2%. Ini pun jadi rekor terbesar.

"Utang kami akan melebihi 50% (ekonomi) dalam jangka menengah, tetapi, ketika kami mulai membalikkan keadaan untuk posisi fiskal yang lebih baik. Kami mengharapkan, peningkatan yang cukup besar dalam neraca pembayaran fiskal tahun depan," kata seorang pejabat anggaran di Kementerian Keuangan Korea Selatan.

Pada tahun 2025, Korea Selatan mengharapkan rasio sebesar 58,8%, menurut Kementerian Keuangan.

Baca Juga: Singapura punya orang terkaya baru dengan kekayaan Rp 272,246 triliun!

Pandemi virus corona telah memaksa pemerintah Moon Jae-in yang berhaluan kiri untuk berkompromi pada tujuan fiskalnya, dengan menawarkan paket bantuan pandemi yang ambisius dalam enam pengeluaran fiskal tambahan sejak awal tahun lalu. 

Rasio utang terhadap PDB Korea Selatan pun telah menggelembung dari sekitar 40% ketika mulai menjabat pada tahun 2017.

Anggaran 31 Agustus dipandang sebagai tindakan penyeimbang antara menuangkan dana ke layanan sosial yang sangat dibutuhkan untuk mengatasi ekonomi yang melambat dan mengurangi ketimpangan pendapatan yang meningkat, sambil menghindari tekanan lebih lanjut pada keuangan negara.

Sekitar sepertiga dari total pengeluaran, setara 216,7 triliun won, akan dialokasikan untuk kesejahteraan dan pekerjaan, untuk menutupi kenaikan biaya sosial karena ekonomi yang melambat paling cepat di antara anggota OECD, menciptakan masalah jangka panjang bagi negara.

Pemerintah juga telah mengalokasikan 11,9 triliun won untuk pengeluaran di bidang terkait lingkungan untuk bekerja menuju tujuan netralitas karbon negara itu pada tahun 2050. Pemerintah juga mengusulkan 55,2 triliun won untuk belanja pertahanan nasional.

Kementerian Keuangan menyebut akan menerbitkan obligasi sebesar 167,4 triliun won pada 2022. Kenaikan obligasi negara diproyeksikan mencapai 94,9 triliun won.

Selanjutnya: Output pabrik Jepang bulan Juli turun, terbebani lonjakan Covid-19 di Asia

Editor: Anna Suci Perwitasari