KONTAN.CO.ID - SEOUL. Korea Utara dikabarkan meminta sejumlah sanksi internasional dihapus, jika Amerika Serikat masih ingin melanjutkan pembicaraan denuklirisasi.

Dilansir dari Reuters, secara khusus Korea Utara menginginkan sanksi internasional yang melarang ekspor logam dan impor bahan bakar olahan juga kebutuhan lainnya dicabut untuk memulai kembali pembicaraan denuklirisasi dengan AS.

Anggota Parlemen Korea Selatan pada Selasa (3/8) mengatakan, Korea Utara juga menuntut pelonggaran sanksi atas impor barang-barang mewahnya untuk bisa membawa minuman keras dan jas.

Anggota parlemen Korea Selatan menerima laporan tersebut dari badan intelijen utama Korea Selatan, seminggu setelah kedua Korea memulihkan hotline yang ditangguhkan Korea Utara selama setahun.

Media nasional Korea Utara pada Selasa tidak menyebutkan ada syarat baru untuk memulai kembali pembicaraan.

Baca Juga: Adik perempuan Kim Jong Un peringatkan Seoul agar tak latihan militer dengan AS

Korea Utara telah melakukan enam uji coba nuklir sejak 2006 dan tes rudal yang mampu menghantam Amerika Serikat.

Dewan Keamanan PBB telah mengeluarkan berbagai sanksi terhadap Korea Utara, termasuk entitas dan individu di negara itu, karena program nuklirnya bertentangan dengan resolusi lembaga itu.

Korea Utara terakhir kali melakukan uji coba senjata nuklir atau rudal balistik antarbenua (ICBM) jarak jauhnya pada 2017, menjelang pertemuan bersejarah di Singapura antara Pemimpin Kim Jong Un dan Donald Trump pada 2018.

Pertemuan tersebut, dan dua pertemuan lanjutannya, dimaksudkan AS untuk membujuk Korea Utara agar mau menyudahi program senjata nuklir serta beragam program rudalnya.

Pemantau sanksi independen PBB menemukan, Korea Utara masih terus mengembangkan program rudal nuklir dan balistiknya sepanjang tahun 2020.

PBB bahkan menyebutkan, sumber dana uji coba yang mencapai US$ 300 juta didapatkan dari pencurian melalui peretasan dunia maya.

Selanjutnya: Kirim surat ke Kim Jong Un, Xi Jinping berjanji perkuat hubungan kedua negara