KONTAN.CO.ID - SEOUL/TOKYO. Korea Utara telah menginformasikan kepada Jepang tentang rencana peluncuran satelit antara 31 Mei dan 11 Juni 2023. Hal tersebut diungkapkan oleh seorang pejabat penjaga pantai Jepang pada Senin, 29 Mei 2023.

Mengutip Reuters, analis mengatakan satelit militer adalah bagian dari upaya Korea Utara yang bersenjata nuklir untuk memajukan teknologi pengawasan, termasuk drone, demi meningkatkan kemampuannya menyerang sasaran jika terjadi konflik.

Korea Utara juga telah melakukan serangkaian uji coba rudal dan senjata dalam beberapa bulan terakhir, termasuk rudal balistik antarbenua (ICBM) berbahan bakar padat yang baru.

Korea Utara memberi tahu penjaga pantai Jepang tentang rencana peluncuran tersebut, kata pejabat penjaga pantai kepada Reuters. Dia membenarkan laporan sebelumnya oleh lembaga penyiaran publik NHK dan media Jepang lainnya.

Baca Juga: Balita Usia 2 Tahun di Korea Utara Dipenjara Seumur Hidup, Ini Sebabnya

Kantor perdana menteri Jepang mendesak Korea Utara untuk menahan diri dari peluncuran dan mengatakan akan bekerja sama dengan sekutu.

"Kami sangat mendesak Korea Utara untuk menahan diri dari peluncuran," kata kantor perdana menteri di Twitter dan menambahkan akan bekerja sama dengan negara-negara terkait seperti AS dan Korea Selatan.

Pemerintah Jepang akan melakukan semua yang bisa dilakukan untuk mengumpulkan dan menganalisis informasi dari peluncuran tersebut, katanya.

Korea Utara mengatakan telah menyelesaikan pekerjaan satelit mata-mata pertamanya. Media pemerintah Korea Utara KCNA memberitakan, Pemimpin Korea Utara Kim Jong Un pada bulan Mei memeriksa fasilitas satelit militer.

Laporan KCNA mengatakan Kim telah menyetujui langkah selanjutnya dari komite persiapan peluncuran satelit non-permanen.

Baca Juga: Korea Utara Jadi Negara dengan Tingkat Perbudakan Modern Tertinggi di Dunia

Media Korea Utara sebelumnya mengkritik rencana Korea Selatan, Amerika Serikat, dan Jepang untuk berbagi data real-time tentang peluncuran rudal Pyongyang, menggambarkan ketiganya membahas "langkah jahat" untuk memperketat kerja sama militer.

Editor: Barratut Taqiyyah Rafie