KONTAN.CO.ID - PYONGYANG. Korea Utara kembali mengkritik keputusan AS yang menggambarkan Korea Utara sebagai salah satu negara yang terus-menerus memberikan ancaman.

Nama Korea Utara disebut oleh AS dalam strategi keamanan baru mereka dalam melawan senjata pemusnah massal. Sebagai respons, Korea Utara mengkritik AS telah meningkatkan ancaman nuklir karena rutin menggelar latihan militer gabungan dengan Korea Selatan.

"Militer Korea Utara akan melawan strategi militer AS dengan strategi respons yang paling luar biasa dan berkelanjutan," kata juru bicara Kementerian Pertahanan Korea Utara, dikutip KCNA.

Baca Juga: Korea Utara: AS dan Barat Menyembunyikan Jejak Kejahatannya dalam Insiden Nord Stream

Di dalam strategi keamanan baru bertajuk "Strategi 2023 untuk Melawan Senjata Pemusnah Massal" yang dipublikasikan secara terbuka, Washington mengatakan Korea Utara, Iran dan organisasi-organisasi ekstremis dengan kekerasan tetap menjadi ancaman yang terus-menerus karena mereka terus mengejar dan mengembangkan kemampuan senjata pemusnah massal.

Juru bicara kementerian pertahanan Korea Utara juga mengkritik pernyataan strategi militer AS yang dirilis pada 28 September lalu karena menggambarkan China sebagai "tantangan yang bergerak cepat" dan Rusia sebagai "ancaman akut".

Korea Utara juga menyebut pernyataan AS itu sebagai "provokasi politik" terhadap negara-negara berdaulat yang independen.

Baca Juga: Kim Jong Un Desak Produksi Senjata Nuklir Lebih Besar di Tengah Perang Dingin Baru

Pekan lalu, Korea Utara mengadopsi amendemen konstitusi untuk menerapkan kebijakan kekuatan nuklirnya. Adaptasi ini seiring dengan janji pemimpin Kim Jong Un untuk mempercepat produksi senjata nuklir demi mencegah provokasi AS.

Langkah tersebut tentu dikecam oleh Korea Selatan. Kementerian Pertahanan Korea Selatan mengatakan bahwa Pyongyang akan lebih terisolasi secara internasional jika menerapkan kebijakan tersebut. Seoul juga mengingatkan bahwa hal itu bisa memperburuk penderitaan warga Korea Utara.

"Setiap penggunaan senjata nuklir oleh Pyongyang akan mengakhiri rezim tersebut," kata kementerian tersebut meneruskan pesan Presiden Yoon Suk Yeol.