KONTAN.CO.ID - Kementerian Luar Negeri Korea Utara pada hari Kamis (24/9) menolak pernyataan internasional yang mendesaknya untuk menghentikan uji coba nuklir, seorang juru bicara mengatakan bahwa pernyataan tersebut sebagai provokasi politik serius terhadap negara kami yang dilakukan oleh kekuatan-kekuatan yang memusuhi.

Melansir dari Reuters, pertemuan para menteri dari kelompok *Friends of the Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty* (Sahabat Traktat Pelarangan Menyeluruh Uji Coba Nuklir) yang terdiri dari Australia, Kanada, Finlandia, Jerman, Jepang, dan Belanda menyatakan bahwa setiap uji coba nuklir baru oleh Korea Utara merupakan tindakan yang tidak bertanggung jawab dan tidak dapat diterima.

Baca Juga: Klaim Pengangguran AS Dekati Level Terendah Dalam 57 Tahun, Pasar Kerja Menguat

Pertemuan yang berlangsung di New York pada hari Selasa itu mendesak Pyongyang untuk sepenuhnya mematuhi semua resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang relevan.

Juru bicara Kementerian Luar Negeri Korea Utara menggambarkan negaranya sebagai negara pemilik senjata nuklir yang bertanggung jawab, dalam sebuah pernyataan yang disiarkan oleh media pemerintah KCNA.

Dalam pernyataan lain yang juga disiarkan oleh KCNA pada hari yang sama, Menteri Luar Negeri Korea Utara Choe Son Hui menyatakan bahwa status senjata nuklir Pyongyang tidak dapat diubah kembali. 

Choe menanggapi pertemuan terpisah di sela-sela Sidang Majelis Umum PBB minggu ini yang melibatkan Amerika Serikat, Korea Selatan, dan Jepang, di mana ketiga negara tersebut menegaskan kembali komitmen mereka terhadap denuklirisasi penuh Korea Utara.

Traktat Pelarangan Menyeluruh Uji Coba Nuklir yang disepakati pada tahun 1996, melarang setiap ledakan uji coba senjata nuklir atau ledakan nuklir lainnya di mana pun di dunia, dengan tujuan untuk mengurangi dan pada akhirnya menghapuskan senjata nuklir.

Baca Juga: Arab Saudi Cegat Serangan Enam Rudal Balistik Houthi