KONTAN.CO.ID - Korea Utara menuduh Amerika Serikat (AS) dan sekutunya menggunakan tuduhan tidak berdasar mengenai aktivitas siber Pyongyang untuk mencemarkan citra negara tersebut serta membenarkan upaya menekan negara-negara berdaulat.

Mengutip Reuters, Selasa (4/8/2026), pernyataan itu disampaikan melalui juru bicara Kementerian Luar Negeri Korea Utara yang dikutip kantor berita resmi KCNA.

Baca Juga: Inflasi Korea Selatan Turun ke 2,8% pada Juli 2026, di Bawah Ekspektasi Pasar

Juru bicara tersebut menyebut peringatan bersama yang dipimpin AS mengenai ancaman siber Korea Utara sebagai tuduhan yang bermotif politik.

Ia juga mengkritik Multilateral Sanctions Monitoring Team (MSMT), mekanisme pemantauan sanksi yang dibentuk oleh Amerika Serikat bersama sejumlah negara mitranya.

"AS, yang memiliki dan mengoperasikan kekuatan siber terbesar di dunia dengan menguasai sumber daya utama di ruang siber, justru berbicara tentang 'ancaman siber' dari negara lain. Hal itu tidak masuk akal," kata juru bicara tersebut, seperti dikutip KCNA.

Pernyataan tersebut tampaknya merupakan respons terhadap peringatan bersama yang dirilis pada Jumat (1/8) oleh Amerika Serikat, Korea Selatan, Jepang, dan delapan negara lainnya.

Baca Juga: TikTok Capai Kesepakatan Damai dalam Gugatan Dampak Media Sosial pada Remaja

Dalam peringatan itu, negara-negara tersebut menyatakan bahwa pekerja teknologi informasi (IT) asal Korea Utara menggunakan identitas palsu untuk memperoleh pekerjaan jarak jauh di berbagai perusahaan.

Pendapatan yang diperoleh disebut digunakan untuk mendanai program senjata nuklir dan rudal balistik Pyongyang.

Mereka juga memperingatkan bahwa para pekerja tersebut kini menggunakan teknologi yang semakin canggih, termasuk kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI), untuk menyamarkan identitas dan aktivitas mereka.

Selain berpotensi menjadi ancaman dari dalam (insider threat) bagi perusahaan, para pekerja tersebut juga dituduh terlibat dalam pencurian data, aset kripto, serta informasi sensitif.

Menanggapi tuduhan itu, Korea Utara justru menuding Washington telah memiliterisasi ruang siber melalui pengembangan kemampuan perang siber dan pelaksanaan latihan siber bersama negara-negara sekutunya.

Baca Juga: Grab Revisi Naik Target Pendapatan 2026, Buyback Saham US$ 750 Juta

Pyongyang menegaskan tidak akan mentoleransi upaya yang disebutnya bermotif politik dengan memanfaatkan isu keamanan siber sebagai alat untuk menekan negara lain.

Dalam editorial terpisah yang juga diterbitkan KCNA pada Selasa, seorang komentator militer Korea Utara menuduh Amerika Serikat, Korea Selatan, dan Jepang telah menjadikan latihan angkatan laut Rim of the Pacific (RIMPAC) yang dipimpin AS sebagai simulasi agresi militer.

Menurutnya, meningkatnya kerja sama militer antara ketiga negara tersebut berpotensi memicu krisis keamanan baru di kawasan Asia-Pasifik.