KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kementerian Koperasi (Kemenkop) menegaskan, program pembangunan Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes) Merah Putih merupakan langkah konkret pemerintah dalam mengimplementasikan ekonomi kerakyatan. Program ini menjadi pilar utama dalam gagasan ekonomi yang kini dikenal sebagai Prabowonomics.

Menteri Koperasi (Menkop), Ferry Juliantono menyatakan, kehadiran Kopdes Merah Putih di seluruh Indonesia adalah poin penting dari visi besar Presiden RI Prabowo Subianto. Hal tersebut ia sampaikan dalam seminar nasional mengenai arah ekonomi Republik di Kampus ITB, Bandung, Kamis (5/3/2026).

"Program Kopdes Merah Putih juga menjadi salah satu poin penting dan bagian dari apa yang dinamakan Prabowonomics," kata Ferry.

Ramadan Berkah : Bank Mandiri Berbagi Takjil di Menara Mandiri Sudirman

Ferry menekankan, ideologi ekonomi yang dibangun dalam bingkai Prabowonomics bertujuan untuk mengoreksi arah perekonomian nasional yang dinilai sudah melenceng. Pemerintah ingin menggeser sistem yang terlalu liberal dan kapitalis menuju ekonomi yang berbasis pada kekuatan rakyat.

Baca Juga: 27.000 Gedung Koperasi Desa Merah Putih Rampung Dibangun, 35.000 Lainnya Menyusul

"Presiden ingin mengembalikan arah ekonomi kita yang sudah salah arah, terlalu liberal dan kapitalis, menjadi ekonomi kerakyatan dalam wadah koperasi, khususnya Kopdes Merah Putih," paparnya.

Menurutnya, akar dari pemikiran Prabowonomics ini berasal dari gagasan tokoh bangsa yakni RM Margono Djojohadikusumo dan Prof Dr Soemitro Djojohadikusumo. Ideologi ekonomi yang diusung adalah sosialis religius, yang menempatkan rakyat sebagai subjek utama pembangunan.

Ferry juga mewanti-wanti pentingnya keberhasilan program ini bagi masa depan koperasi di tanah air. "Pemerintah akan berjuang keras agar program Kopdes ini bisa sukses. Kalau sampai gagal, saya meyakini ke depan tidak akan ada lagi yang namanya eksistensi koperasi di Indonesia," jelasnya.

Baca Juga: Aturan Baru! Menkeu Purbaya Wajibkan 58% Dana Desa 2026 Untuk Koperasi Merah Putih

Lebih lanjut, Ferry meyakini bahwa ekonomi Indonesia harus dikembalikan kepada mandat Pasal 33 UUD 1945. Di mana demokrasi politik harus berjalan beriringan dengan demokrasi ekonomi melalui semangat gotong royong dan kepemilikan rakyat.

"Koperasi tidak hanya menjadi lembaga ekonomi, tetapi juga alat perjuangan ekonomi rakyat dan menjadi sokoguru perekonomian nasional," tegasnya.

Dalam kesempatan yang sama, pengamat sekaligus filsuf UI, Rocky Gerung menambahkan bahwa semangat koperasi merupakan wujud dari human solidarity. Menurutnya, meskipun konstitusi membolehkan akumulasi kapital melalui korporasi dan BUMN, kehidupan ekonomi harus tetap berpihak pada rakyat kecil melalui koperasi.

Baca Juga: Dari 82.000 Koperasi Desa Merah Putih, Baru 100 yang Beroperasi Penuh

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News