Jakarta. PT Korindo, perusahaan Korea Indonesia dituduh membakar hutan di Papua. Tuduhan tersebut diberikan oleh Mighty, LSM Lingkungan yang bergerak di bidang kelestarian lingkungan hidup, serta Sekretariat Keadilan dan Perdamaian Keuskupan Merauke dan Pusaka, organisasi nirlaba yang bergerak di bidang riset dan advokasi hak masyarakat adat.

Bustar Maitar, Direktur Mighty Asia Tenggara mengatakan, tuduhan tersebut didasarkan pada beberapa alasan. Pertama, hasil pengamatan satelit.

Kedua, pengamatan foto, video dan riset langsung ke lapangan yang dilakukan sejak 2013 lalu. Dalam hasil pengamatan dan riset tersebut pihaknya menemukan adanya upaya sistematis yang dilakukan perusahaan tersebut dalam membakar hutan di Tanah Papua.

"Upaya sistematis tersebut dilakukan dengan menyiapkan jalur api yang ketika kering dibakar sehingga lahan bisa terbuka," kata Bustar Kamis (1/9) sambil menunjukkan foto jalur api tersebut.

Bustar mengatakan, sejak tahun 2013 lalu, titik api selalu muncul di lahan konsesi milik PT Korindo. Untuk tahun 2013 titik api mencapai 43, untuk 2014 mencapai 144 dan 2015, 164 titik. Akibat pembakaran tersebut, masyarakat terkena dampak.

Berdasarkan perhitungan lembaganya, Bustar mengatakan, kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh embakaran tersebut mencapai US$ 16 miliar. Atas dasar itulah, dia meminta kepada pemerintah untuk bersikap tegas terhadap Korindo dengan mencabut izin mereka.

"Ancaman pencabutan izin sudah disampaikan pemerintah beberapa waktu lalu, kalau perusahaan terbukti melanggar, ini tinggal bukti dari pemerintah," kata Bustar.

Bustar membantah mau memojokkan Korindo. Menurutnya, Korindo hanya akan menjadi salah satu dari sekian banyak perusahaan yang membuka lahan dengan membakar hutan yang akan diumumkan lembaganya. "Tapi lain kali, sekarang Korindo dulu," katanya.

Luwi, perwakilan PT Korindo yang hadir dalam rilis hasil temuan tersebut, tidak membantah maupun mengiyakan tuduhan yang dialamatkan kepada perusahaannya. "Kami akui dalam perjalanan investasi kami ada yang kurang, tapi angka yang dinyatakan dalam laporan mereka provokatif, " katanya tanpa merinci apakah kekurangan tersebut terkait pembakaran hutan atau masalah lain.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Adi Wikanto