SEOUL. Pemerintah Korea Selatan (Korsel) akan menjual atau menggabungkan (merger) 41 dari 319 badan usaha milik negara (BUMN). Ini merupakan salah satu komitmen Presiden Lee Myung Bak untuk meningkatkan daya saing BUMN.

Hari ini (11/8), Departemen Keuangan Korsel menyatakan akan melaksanakan rencana itu dalam waktu dekat. Yang tercepat, misalnya, mereka akan menjual 49% saham bandara Incheon Corp. serta menjual sebagian saham Industrial Bank of Korea dan afiliasinya. Mereka juga akan menggabungkan Korea National Housing Corp, dan Korea Land Corp.

Pemerintah Korsel juga akan melego saham 14 perusahaan yang dimiliki dua lembaga keuangan negara, yakni Korea Development Bank dan Korea Asset Management Corp. Di antara ke-14 perusahaan itu terdapat nama-nama besar seperti Woori Finance Holdings Co., Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering Co., Ssangyong Engineering & Construction Co., serta Daewoo International Corp.

Korsel juga akan membuka peluang investasi di Korea National Oil Corp. Lantas, Korea Tourism Organization pun tak ketinggalan akan melego bisnis toko bebas bea mereka.

Wakil Menteri Keuangan Korsel Bae Kook Hwan berjanji akan mengumumkan rencana penjualan atau merger 100 BUMN di awal September nanti. Bahkan, Pemerintah Korsel akan meningkatkan penjualan saham Bandara Incheon. Saat ini, Pemerintah tengah menyiapkan diskusi publik (public hearing) untuk membahas rencana privatisasi itu secara lebih detail dan menyerahkan rancangan undang-undang soal itu ke National Assembly (DPR Korea) pada September nanti.

Mempertaruhkan Popularitas Presiden Pemerintah berharap, privatisasi itu akan meningkatkan efisiensi perusahaan Korsel. Dengan demikian, ekonomi Korsel akan tumbuh lebih cepat. Departemen Keuangan negara yang memiliki perekonomian terbesar keempat di Asia itu menghitung, peningkatan efisiensi BUMN itu bakal menghemat anggaran negara dua triliun won (US$ 1,9 miliar) setahun.

Menurut pemerintah, beberapa BUMN itu memiliki produktivitas yang rendah jika dibandingkan gaji dan kompensasi pegawainya yang terlalu tinggi. Dengan mengubah manajemennya, Seoul berpikir bahwa BUMN itu akan memberikan kualitas pelayanan publik yang lebih baik.

Tapi, Kim Jae Eun, ekonom Daetoo Securities, mengingatkan, "Presiden Lee harus berhati-hati menjalankan tahap pertama privatisasi ini. Ia harus mempertimbangkan pandangan masyarakat dan popularitasnya," imbuh Kim. Popularitas Lee memang tengah merosot karena ia tetap melanjutkan kebijakan impor daging sapi dari AS April lalu.

Hal itu merupakan salah satu alasan yang membuat Korsel menghentikan rencana penjualan Korea Gas dan Korea Electric 22 Juli lalu. Masyarakat menilai, penjualan keduanya akan menaikkan harga energi. Akhirnya, Lee pun mengalah dan membatasi privatisasi hanya untuk beberapa sektor di luar listrik, gas, air, dan asuransi kesehatan.

Editor: Barratut Taqiyyah Rafie