KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Indonesia perlu tegas terhadap korupsi dan pengolahan limbah tambang guna mengantisipasi nilai rendah dalam proses keanggotaan di Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD).

Direktur Riset Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Berly Martawardaya menyebut, korupsi menjadi tantangan utama bagi Indonesia dalam proses keanggotaan di OECD, di samping aspek perekonomian. Hal tersebut terlihat sebagaimana catatan dan pernyataan yang sebelumnya diberikan OECD kepada Indonesia.

"Nah itu menarik gitu, jadi bukan ekonomi dulu, korupsi dulu yang jadi nomor satu. Nah ini juga melawan korupsi kan tidak mudah," kata Berly dalam Diskusi Publik Indef bertajuk "Untung Rugi Indonesia Masuk OECD", Selasa (15/8).

Baca Juga: Ini Pekerjaan Rumah Indonesia Jika Masuk OECD

Meskipun soal korupsi ini merupakan pekerjaan rumah lama yang memang harus diberantas, Berly melihat hal tersebut sebagai kesempatan pemerintah dalam upaya perbaikan Indonesia. Namun, hal tersebut tergantung pula pada sejauh mana para pemimpin dan pembuat kebijakan menciptakan manfaat untuk kepentingan negara.

Selain indeks korupsi, Berly mengatakan, pengolahan limbah tambang seperti pada industri nikel turut menjadi tantangan yang perlu diwaspadai.

"Karena yang mahal tuh pengolahan limbahnya kalau di nikel, itunya gampang, galinya dan pengolahannya relatif tidak mahal. Ya saya sudah diskusi dengan ahli-ahlinya, para pelakunya. Kalau itu terus berlangsung ya itu akan termasuk nilai rendah buat proses keanggotaan di OECD itu," ucapnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Khomarul Hidayat