JAKARTA. Rencana pemberian remisi bagi terpidana korupsi, narkoba dan terorisme yang tetap memperhatikan rasa keadilan, menuai pro dan kontra. Padahal salah satu semangat pemberantasan korupsi adalah menimbulkan efek jera.

Pelaksana Tugas Pimpinan KPK, Johan Budi Sapto Prabowo menjelaskan, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 99 tahun 2012, pengetatan remisi menurut Johan berlaku bagi pelaku tindak pidana berat, seperti korupsi, terorisme, dan pengedaran narkoba.

Dia juga bilang, peluang pemberian remisi merupakan domain dari Kementerian Hukum dan HAM. Namun seharusnya, KPK ikut dilibatkan dalam hal tersebut.

"Padahal, dalam peraturan pemerintah ada mekanisme KPK dimintai rekomendasi. Tak hanya KPK, pihak Kejaksaan dan Polisi juga beri bisa memberi rekomendasi pembebasan bersyarat. Di Peraturan Pemerintah, itu hanya extra ordinary crime," ujar Johan Budi di Jakarta, Rabu (18/3).

Lebih lanjut, Johan menegaskan, niatan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly agar semua narapidana mendapat remisi menjadi kemunduran dalam upaya pemberantasan korupsi. "Karena korupsi itu extra ordinary crime sehingga harus diperketat dan jangan disamakan dengan maling ayam," tandas Johan.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Barratut Taqiyyah Rafie