KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Proyek Strategis Nasional (PSN) turut menyumbang letusan konflik agraria di masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi). 

Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) mencatat pada periode 2020-2023 saja, konflik agraria yang disebabkan oleh PSN telah mencapai 115 letusan konflik di tanah seluas 516.409 hektare yang berdampak pada 85.555 kepala keluarga. 

"Sejak 2021, KPA sudah menyatakan PSN ini adalah skema pembangunan yang menjadi alat perampasan secara nasional atau land grabing secara masif," kata Sekjen KPA, Dewi Kartika dalam Catatan Akhir Tahun 2023 KPA, di Jakarta Selatan, Senin (15/1). 

Baca Juga: KPA: Konflik Agraria Naik Mencapai 241 Letusan Sepanjang 2023

Dewi menilai, adanya PSN ini nyatanya tidak sepenuhnya menguntungkan masyarakat. Sebaliknya, melalui PSN justru kasus konflik agraria semakin meningkat. 

Meningkatnya konflik agraria di sektor PSN ini juga tak luput dari dukungan regulasi yang kuat yaitu melalui UU Cipta Kerja (UUCK) dengan berbagai aturan terunanya seperti PP No. 42/2021 tentang Kemudahan PSN, PP No 64/2021 tentang Bank Tanah dam PP No 19/2021 tentang Pengadaan Tanah dan PP No 18/2021 tentang Hak Pengelolaan. 

Menurut Dewi, berbagai regulasi tersebut justru melemahkan posisi masyarakat di atas tanah yang mereka tinggali. 

Baca Juga: Konflik Agraria Meningkat 12% pada Tahun 2023, Tertinggi Kasus Perkebunan Soal Sawit

"Tidak ada di UU Pokok Agraria tentang hak pengelolaan atas tanah. Namun di UU Cipta Kerja, Hak Pengelolaan malah seolah jadi hak pengelolaan tanah yang baru,"  tegas Dewi. Dampaknya, banyak tanah yang diklaim sepihak oleh negera. 

Beberapa contoh proyek PSN yang menumbulkan konflik hampir disemua bidang mulai dari tol, bendungan, proyek bandara, proyek tambang hilirisasi, waduk, Ibu Kota Nusantara (IKN) termasuk food estate yang digadang gadang sebagai program lumbung pangan. 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Yudho Winarto