JAKARTA. Juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi Johan Budi mengatakan, KPK dapat melakukan kajian terhadap sistem birokrasi dan kebijakan suatu instansi atau kementerian, termasuk Kementerian Pertahanan. Hal tersebut diutarakan Johan menanggapi kedatangan Inspektur Jenderal Kementerian Pertahanan Marsekal Madya TNI Ismono Wijayanto ke gedung KPK. "KPK kan punya fungsi dan kewenangan pencegahan. Selama ada anggaran belanja negara, KPK bisa ikut bantu kajian birokrasinya atau berkaitan kebijakan," ujar Johan di gedung KPK, Jakarta, Jumat (3/10). Dalam pertemuan Ismono dengan pimpinan KPK itu, kata Johan, Ismono bermaksud memperkenalkan diri sebagai Irjen Kementerian Pertahanan baru sekaligus melaporkan harta kekayaannya. Selain itu, Ismono pun mengutarakan keinginan Kemenhan untuk membangun koordinasi dengan KPK dalam konteks pertahanan dan berencana membuat nota kesepakatan. Namun, Johan tidak dapat memastikan isi kesepakatan yang akan terjalin antara kedua instansi tersebut.
KPK akan awasi program di Kementerian Pertahanan
JAKARTA. Juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi Johan Budi mengatakan, KPK dapat melakukan kajian terhadap sistem birokrasi dan kebijakan suatu instansi atau kementerian, termasuk Kementerian Pertahanan. Hal tersebut diutarakan Johan menanggapi kedatangan Inspektur Jenderal Kementerian Pertahanan Marsekal Madya TNI Ismono Wijayanto ke gedung KPK. "KPK kan punya fungsi dan kewenangan pencegahan. Selama ada anggaran belanja negara, KPK bisa ikut bantu kajian birokrasinya atau berkaitan kebijakan," ujar Johan di gedung KPK, Jakarta, Jumat (3/10). Dalam pertemuan Ismono dengan pimpinan KPK itu, kata Johan, Ismono bermaksud memperkenalkan diri sebagai Irjen Kementerian Pertahanan baru sekaligus melaporkan harta kekayaannya. Selain itu, Ismono pun mengutarakan keinginan Kemenhan untuk membangun koordinasi dengan KPK dalam konteks pertahanan dan berencana membuat nota kesepakatan. Namun, Johan tidak dapat memastikan isi kesepakatan yang akan terjalin antara kedua instansi tersebut.
