PALU. Komisi Pemberantasan Korupsi berharap seluruh masyarakat, termasuk media massa mengawasi modus politik uang dalam Pemilihan Kepala Daerah.

Wakil Ketua KPK Zulkarnain dalam kunjungannya ke Palu, Rabu (12/11), mengatakan, politik uang sudah sangat meluas dan sangat berbahaya untuk memilih pejabat-pejabat publik yang stretegis, seperti pimpinan lembaga atau kepala daerah.

"Politik uang tersebut ditidakadakan, itu juga tidak bisa, sehingga cara terbaik diperlukan sinergitas antara penyelenggara Pilkada (KPUD dan Bawaslu), peserta Pilkada dan masyarakat pemilih," tuturnya.

BRI Terbitkan Surat Berharga Komersial, Dukung Pendalaman Pasar Keuangan Nasional

Bagi partai politik yang mengusung kandidat, diharapkan membina kader mereka tersebut. Saat ini, kata Zulkarnaen, ada fenomena calon yang mengeluarkan sejumlah dana seperti uang mahar Parpol pengusung.

Dia juga berharap, media melakukan pengawasan terhadap penganggaran dan penggunaan hibah serta bantuan sosial yang dikeluarkan oleh pejabat publik.

"Ini kan uang negara, harus dibuka dan transparan untuk masyarakat, jangan dijadikan modus dalam Pilkada," tekannya.

Zulkarnain melihat, fenomena dalam menjelang Pilkada, selalu saja dana hibah dan bansos meningkat. "Kalau itu terjadi, kawal, dimana itu digunakan, siapa penerimanya, pertanggung jawabannya ada, itu kan sederhana, kalau sudah fiktif itu masalah korupsi," ujarnya.

Sementara itu, Bawaslu Sulawesi Tengah telah memetakan daerah yang dianggap paling berpotensi politik uang, yakni Kabupaten Tojo Una-Una (Touna) menempati peringkat teratas sebesar 4,51%, disusul Kabupaten Banggai 4%, Sigi, Tolitoli dan daerah lainnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News