JAKARTA. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyambangi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kali ini, auditor keuangan negara itu menyambut undangan KPK guna menjelaskan proses audit cost recovery yang bergulir selama ini.Pukul 09.00 sebanyak 13 anggota BPK datang di bawah pimpinan auditor utama keuangan negara VII, Widodo Haryo Mumpuni. Pertemuan itu berlangsung sekitar dua jam dan berakhir sekitar pukul 11.15. "Respons KPK positif dan kita akan bekerjasama seputar isu-isu migas," jelas Widodo sebelum meninggalkan KPK, Kamis (16/10)Dalam pertemuan itu BPK sempat menyinggung ada 11 Kontraktor Kontrak Kerjasama (KKKS) alias perusahaan minyak yang bermasalah dengan cost recovery. "Kami sedang telusuri apakah kontraknya dengan pemerintah bermasalah dan merugikan negara," ujar Widodo.Sayangnya, Widodo enggan menyebutkan 11 perusahaan minyak itu lantaran masih dalam penyelidikan. "Kami sedang amati 11 KKKS itu," tukas Widodo. Yang jelas, lanjut Widodo, mekanisme cost recovery selama ini tidak jelas dan multi tafsir," tukas Widodo.Wakil Ketua KPK Bidang Pencegahan, Haryono Umar mengatakan, pertemuan dengan BPK itu guna mengonfirmasi apa saja yang selama ini masuk dalam cost recovery KKKS. "Informasi dari BPK akan dicocokkan dengan keterangan BP Migas yang akan kami panggil pekan depan," kata HaryonoCek Berita dan Artikel yang lain di Google News
KPK Dan BPK Koordinasi Soal Cost Recovery
JAKARTA. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyambangi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kali ini, auditor keuangan negara itu menyambut undangan KPK guna menjelaskan proses audit cost recovery yang bergulir selama ini.Pukul 09.00 sebanyak 13 anggota BPK datang di bawah pimpinan auditor utama keuangan negara VII, Widodo Haryo Mumpuni. Pertemuan itu berlangsung sekitar dua jam dan berakhir sekitar pukul 11.15. "Respons KPK positif dan kita akan bekerjasama seputar isu-isu migas," jelas Widodo sebelum meninggalkan KPK, Kamis (16/10)Dalam pertemuan itu BPK sempat menyinggung ada 11 Kontraktor Kontrak Kerjasama (KKKS) alias perusahaan minyak yang bermasalah dengan cost recovery. "Kami sedang telusuri apakah kontraknya dengan pemerintah bermasalah dan merugikan negara," ujar Widodo.Sayangnya, Widodo enggan menyebutkan 11 perusahaan minyak itu lantaran masih dalam penyelidikan. "Kami sedang amati 11 KKKS itu," tukas Widodo. Yang jelas, lanjut Widodo, mekanisme cost recovery selama ini tidak jelas dan multi tafsir," tukas Widodo.Wakil Ketua KPK Bidang Pencegahan, Haryono Umar mengatakan, pertemuan dengan BPK itu guna mengonfirmasi apa saja yang selama ini masuk dalam cost recovery KKKS. "Informasi dari BPK akan dicocokkan dengan keterangan BP Migas yang akan kami panggil pekan depan," kata HaryonoCek Berita dan Artikel yang lain di Google News
