JAKARTA. Setelah mulai menggarap praktik korupsi dalam industri migas melalui kasus suap kepala SKK Migas, KPK diharapkan juga membidik korupsi dibalik kartel pangan. Karena itu, agenda Pemeriksaan Sengman Tjahya oleh KPK dalam kasus suap impor daging sapi bisa dijadikan pintu masuk untuk membongkar dan mengeliminasi praktik kartel pangan. "Untuk kepentingan itu, KPK harus mengagendakan pemanggilan Bunda Putri yang perannya sangat signifikan dalam mengendalikan kartel daging sapi impor. Dengan mengeliminasi praktik kartel komoditi pangan, otomatis akan mengoreksi harga semua bahan pangan. Kepedulian dan keberanian KPK mengeliminasi kratel pangan akan meringankan beban berat kehidupan rakyat akibat tingginya harga aneka kebutuhan pokok akhir-akhir ini," ujar politisi Partai Golkar, Bambang Soesatyo, Minggu (29/12/2013). Dijelaskan, pada Februari 2013 lalu, Komite Ekonomi Nasional (KEN) menyatakan ada indikasi kartel pangan di Indonesia, termasuk kartel kedelai. KPPU juga mengaku punya indikasi peran kartel dalam pengadaan kedelai dan impor komoditi bawang putih. Artinya, lanjut Bambang, sudah tiga komoditi yang dikuasakan Kemendag kepada kartel, meliputi daging sapi, kedelai dan bawang putih. "Maka, pada proses pemeriksaan Sengman, ada baiknya penyidik KPK juga menanyakan pengetahuan Sengman tentang impor komoditi pangan lainnya. Saya curiga, pengendali kartel bahan pangan bukan komisaris atau direksi perseroan yang ditunjuk Kemendag sebagai pelaksana impor," ujarnya. Pengendali kartel, lanjutnya lagi, pastinya sosok tertentu yang sangat dekat dengan kekuasaan. "Dan, figur seperti Sengman serta Bunda Putri memenuhi persyaratan sebagai pengendali sepak terjang kartel bahan pangan," Bambang meyakini. Kalau tidak powerfull, imbuhnya, siapa pun tak mungkin bisa membentuk kartel. Sebab, kata Bambang, untuk membangun kartel, tumpukan uang sogok saja tak cukup. Anda harus di-back up oleh pusat kekuasaan yang titahnya harus ditaati, tanpa reserve.Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
KPK diminta bidik dugaan korupsi kartel pangan
JAKARTA. Setelah mulai menggarap praktik korupsi dalam industri migas melalui kasus suap kepala SKK Migas, KPK diharapkan juga membidik korupsi dibalik kartel pangan. Karena itu, agenda Pemeriksaan Sengman Tjahya oleh KPK dalam kasus suap impor daging sapi bisa dijadikan pintu masuk untuk membongkar dan mengeliminasi praktik kartel pangan. "Untuk kepentingan itu, KPK harus mengagendakan pemanggilan Bunda Putri yang perannya sangat signifikan dalam mengendalikan kartel daging sapi impor. Dengan mengeliminasi praktik kartel komoditi pangan, otomatis akan mengoreksi harga semua bahan pangan. Kepedulian dan keberanian KPK mengeliminasi kratel pangan akan meringankan beban berat kehidupan rakyat akibat tingginya harga aneka kebutuhan pokok akhir-akhir ini," ujar politisi Partai Golkar, Bambang Soesatyo, Minggu (29/12/2013). Dijelaskan, pada Februari 2013 lalu, Komite Ekonomi Nasional (KEN) menyatakan ada indikasi kartel pangan di Indonesia, termasuk kartel kedelai. KPPU juga mengaku punya indikasi peran kartel dalam pengadaan kedelai dan impor komoditi bawang putih. Artinya, lanjut Bambang, sudah tiga komoditi yang dikuasakan Kemendag kepada kartel, meliputi daging sapi, kedelai dan bawang putih. "Maka, pada proses pemeriksaan Sengman, ada baiknya penyidik KPK juga menanyakan pengetahuan Sengman tentang impor komoditi pangan lainnya. Saya curiga, pengendali kartel bahan pangan bukan komisaris atau direksi perseroan yang ditunjuk Kemendag sebagai pelaksana impor," ujarnya. Pengendali kartel, lanjutnya lagi, pastinya sosok tertentu yang sangat dekat dengan kekuasaan. "Dan, figur seperti Sengman serta Bunda Putri memenuhi persyaratan sebagai pengendali sepak terjang kartel bahan pangan," Bambang meyakini. Kalau tidak powerfull, imbuhnya, siapa pun tak mungkin bisa membentuk kartel. Sebab, kata Bambang, untuk membangun kartel, tumpukan uang sogok saja tak cukup. Anda harus di-back up oleh pusat kekuasaan yang titahnya harus ditaati, tanpa reserve.Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
