KONTAN.CO.ID - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menilai, integrasi data antarlembaga pemerintahan penting bukan hanya untuk mempermudah koordinasi tapi juga meningkatkan transparansi perizinan dan akuntabilitas lembaga. Ujungnya, ini pun baik bagi penambahan pendapatan negara. Koordinasi ini, menurut KPK diperlukan bukan hanya antara direktorat jenderal di bawah kementerian, tapi juga antarkementerian. "Diperlukan integrasi bukan hanya Direktorat Jenderal, tetapi juga kementerian agar data lebih baik," ujar Agus Rahardjo Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jakarta, Selasa (29/8).
Agus memuji langkah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) yang meluncurkan Sistem Informasi Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (SI PHPL). Sistem ini dinilai membuat perizinan transparan dan akuntabel karena menggabungkan data dari beberapa direktorat. Dengan begitu, integrasi data bisa melihat lebih jelas kondisi investasi dan masalahnya di Indonesia.