JAKARTA. Pemerintah beberapa waktu lalu membentuk tim audit teknis untuk mengaudit proyek Pembangunan Pusat Pendidikan Pelatihan dan Sekolah Olah Raga Nasional Hambalang. Setelah terbentuk, Basuki Hadimuljono, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat meminta pandangan dari KPK terkait audit teknis yang dilakukan tersebut.

Dalam kunjungan tim ke KPK yang dilakukan 28 Maret lalu, tim ditemui oleh dua orang pimpinan KPK; Saut Situmorang dan Alexander Marwata serta tiga deputi komisi antirasuah tersebut.

"Dalam pertemuan tersebut, KPK pada prinsipnya mendukung rencana pemanfaatan aset negara termasuk Hambalang," kata Basuki di Jakarta Rabu (31/3) malam.

Pendapatan Melesat & Beban Turun, Profitabilitas GOTO Membaik di Q2-2025

Selain mendukung, Basuki juga mengatakan, KPK juga memberikan beberapa saran audit teknis agar bila dilanjutkan nanti proyek tersebut tidak bermasalah. Setidaknya ada empat saran yang mereka berikan.

Pertama, audit teknis melibatkan ahli di bidang masing-masing. Kedua, menyusun jadwal dan tahapan audit teknis. "Ini agar KPK dan BPKP bisa mendampingi," katanya.

Presiden Joko Widodo berkeinginan untuk mengambil keputusan mengenai kelanjutan proyek Hambalang. Untuk itu, dia telah meminta masukan dari beberapa pihak seperti; BPK, BPKP, Kejaksaan Agung dan Polri.

Bukan hanya itu, dia juga meminta kepada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk melakukan audit teknis atas proyek tersebut. Namun, walau Rabu (30/3) kemarin dia sudah mendengarkan masukan dan mendapatkan hasil sementara audit teknis proyek tersebut, dia belum mengambil keputusan.

Pramono Anung mengatakan, Presiden masih berhati-hati dalam memutuskan kelanjutan proyek tersebut. Kehati- hatian tersebut disebabkan oleh banyaknya masalah yang mewarnai proyek tersebut. Masalah tersebut salah satunya berkaitan dengan ketidakadaan analisis mengenai dampak lingkungan.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News