JAKARTA. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengklaim, tidak ada kaitannya antara penyidikan kasus dugaan korupsi pajak Bank BCA yang menjerat mantan Direktur Jenderal Pajak Hadi Poernomo dengan informasi yang dirilis dari situs wikileaks.org. Situs tersebut membocorkan dokumen rahasia yang mengupas pencopotan Hadi dari jabatan Dirjen Pajak pada 2006.

"KPK tidak menggunakan informasi WikiLeaks dan penanganan perkara pajak BCA dengan tersangka HP (Hadi Poernomo) tidak ada kaitannya dengan Wikileaks. Penyelidikan kasus ini berdasarkan laporan pengaduan masyarakat," kata Juru Bicara KPK Johan Budi melalui singkat kepada wartawan, Selasa (6/5).

Dalam dokumen yang dibocorkan WikiLeaks, Hadi disebut sebagai sosok mandiri tetapi arogan. Dia diakui sebagai figur yang cerdas dan mempunyai banyak kemampuan, tetapi sekaligus dikenal dengan reputasi buruk di komunitas bisnis. Hadi dalam dokumen tersebut juga disebut sebagai orang yang dikenal dengan taktik tangan besi.

Hadi, misalnya, memaksakan larangan perjalanan terhadap para manajer perusahaan yang sedang diaudit. Dia juga menampilkan foto orang-orang kaya yang terlibat kasus pajak dengan menyertakan foto satelit dari properti mereka di luar negeri.

Selama masa jabatannya sebagai Dirjen Pajak, kata dokumen bocoran WikiLeaks itu, kemerosotan disiplin jajaran institusi pajak itu sangat terasa, dengan surat ketetapan pajak menjadi norma.

"(Tujuannya) memaksa perusahaan untuk bernegosiasi (dengan membayar suap, misalnya) untuk mendapatkan keputusan yang masuk akal," sebut dokumen Wikileaks.

Pada poin kesembilan dari 14 poin laporan yang dibocorkan WikiLeaks tersebut, dikutip dari konsultan ekspatriat yang banyak berhubungan dengan Kementerian Keuangan mengatakan bahwa Hadi sebagai orang yang paling korup di jajaran Ditjen Pajak yang korup.

Setelah Darmin Nasution menggantikan Hadi, konsultan yang sama kembali dikutip mengatakan, "Mr Untouchable (Hadi) akhirnya digulingkan. Cukup menakjubkan."

Ketua Kamar Dagang Indonesia (Kadin) MS Hidayat dikutip pula dalam dokumen yang dibocorkan WikiLeaks tersebut. Hidayat dikutip untuk komentarnya kepada pers bahwa tim baru di jajaran Ditjen Pajak, menurutnya, adalah orang-orang yang mampu dan jujur.

"Perubahan akan mendukung perbaikan iklim investasi. Kadin akan mengintensifkan dialog dengan pemerintah."

Nama Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia sekaligus pengusaha yang dihormati, Sofjan Wanandi, ada pula dalam laporan itu. Dia dikutip untuk pernyataannya di media, "Saya punya harapan baru, bisa ada kepercayaan antara pemerintah dan pengusaha, perubahan dari masa lalu."

Adapun pengusaha lain yang dikutip dalam dokumen itu disebut berbicara lebih hati-hati. Produsen dan perusahaan di Sumatera, misalnya, mengatakan, keajaiban penyelesaian masalah kantor pajak di daerah tak bisa diharapkan seperti yang terjadi di kantor pusat.

Seorang agen pengecer di Surabaya dikutip mengatakan, "Mengganti pemimpin saja tidak cukup. Korupsi pajak ada di mana-mana. Namun, ini tetap sebuah awal."

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Dikky Setiawan