KPK klarifikasi saran pembayaran nasabah Antaboga



JAKARTA. Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Adnan Pandu Praja menyatakan, KPK tidak pernah menyarankan kepada Bank Century (kini bernama Bank Mutiara) untuk tidak membayarkan dana nasabah PT Antaboga Delta Sekuritas.

"Itu bukan domain kita," tegas Adnan, yang juga didampingi oleh Juru Bicara KPK Johan Budi, Jumat (4/10).

Adnan menegaskan, KPK sebagai lembaga penegak hukum tidak memiliki kepentingan untuk memberikan pendapat hukum.


Johan menimpali, Bank Mutiara yang diwakili oleh pengacaranya pernah mendatangi KPK dengan tujuan untuk memberikan informasi adanya tekanan dari DPR agar bank segera membayar uang nasabah yang mencapai Rp 41 miliar sebagaimana putusan Mahkamah Agung (MA).

"Tetapi kita tidak pada domain itu. Kita tidak pernah menyarankan kepada Bank Mutiara," imbuh Johan.

Sebelumnya, Adnan menyatakan, adanya potensi terjadinya pelanggaran jika pembayaran dana nasabah dilakukan Bank Mutiara.

Ia mencontohkan mengenai penilaian Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang pernah menyatakan tindakan Menteri BUMN Dahlan Iskan ketika melakukan penyelamatan saat masih menjadi Dirut PLN sebagai kerugian negara.

Nasabah Antaboga pun menyesalkan pernyataan Adnan yang menyebut bahwa pembayaran dana nasabah yang dilakukan Bank Mutiara merupakan suatu pelanggaran.

Menurut Z Siput L, Perwakilan Nasabah Bank Century, seharusnya pernyataan seperti itu tidak dilontarkan oleh pejabat penegak hukum seperti KPK.

Seperti diketahui, Rapat Timwas Century mendesak pengembalian dana terkait dengan putusan MA nomor 2838 K/PDT/2011 yang memenangkan gugatan 33 nasabah Bank Century asal Solo.

Putusan tersebut memerintahkan pengganti Bank Century, yakni Bank Mutiara mengembalikan dana nasabah senilai Rp 41 miliar. Hakim menilai, Bank Century telah melanggar UU No 8/1999 Perlindungan Konsumen.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Dikky Setiawan