JAKARTA. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad menegaskan nama-nama calon menteri yang telah diberikan catatan khusus oleh KPK tidak boleh dijadikan menteri dalam kabinet Joko Widodo-Jusuf Kalla. KPK kata Abraham telah menyampaikan rekomendasi tersebut langsung kepada Jokowi. "Posisi KPK kan sudah memberi rekomendasi ya. Ada (yang diberi tanda) merah, ada kuning. Antara merah dan kuning itu sama, tidak boleh jadi menteri," tegas Abraham di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (22/10). Lebih lanjut menurut Abraham, pihaknya tetap menyerahkan keputusan pemilihan kepada Jokowi lantaran hal tersebut merupakan hak prerogatif seorang presiden. Jika Jokowi tetap memilih nama-nama yang ditandai khusus sebagai menteri dalam kabinetnya tersebut sambung Abraham, dengan demikian pemerintahan disimpulkan tidak bersih. "Itu berarti bisa kita simpulkan bahwa pemerintahan ini tidak bersih," pungkasnya.
KPK: Merah atau kuning tidak boleh jadi menteri
JAKARTA. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad menegaskan nama-nama calon menteri yang telah diberikan catatan khusus oleh KPK tidak boleh dijadikan menteri dalam kabinet Joko Widodo-Jusuf Kalla. KPK kata Abraham telah menyampaikan rekomendasi tersebut langsung kepada Jokowi. "Posisi KPK kan sudah memberi rekomendasi ya. Ada (yang diberi tanda) merah, ada kuning. Antara merah dan kuning itu sama, tidak boleh jadi menteri," tegas Abraham di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (22/10). Lebih lanjut menurut Abraham, pihaknya tetap menyerahkan keputusan pemilihan kepada Jokowi lantaran hal tersebut merupakan hak prerogatif seorang presiden. Jika Jokowi tetap memilih nama-nama yang ditandai khusus sebagai menteri dalam kabinetnya tersebut sambung Abraham, dengan demikian pemerintahan disimpulkan tidak bersih. "Itu berarti bisa kita simpulkan bahwa pemerintahan ini tidak bersih," pungkasnya.
