JAKARTA. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan kajian terhadap penyaluran beras miskin (raskin). Berdasarkan kajian KPK, penyaluran Raskin tidak tepat sasaran. Karena itu, sistem pembagian raskin dinilai perlu dibenahi. Wakil Ketua KPK Zulkarnain mengatakan, raskin tidak tepat dalam enam hal. Antara lain, tidak tepat sasaran, tidak tepat waktu, dan tidak tepat kualitas. Bukan hanya masyarakat miskin, warga mampu juga mendapat jatah raskin.

Dari anggaran raskin dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2013 sebesar Rp 21,4 triliun, yang benar-benar terserap untuk raskin hanya Rp 9 triliun.

Sasaran yang tercapai Rp 9 triliun itu pun ada yang tidak tepat sasaran. "Ada kepala dinas di tingkat dua yang terima raskin," ujar Zulkarnain, Kamis (17/4). Maka dari itu, KPK menyarankan ada semacam rencana aksi dari lembaga terkait untuk memperbaiki persoalan ini. Sistem penyaluran raskin dinilai tidak kondusif, sehingga perlu diredesain secara mendasar.Zulkarnain menjelaskan, pelaksana anggaran raskin ada di Kementerian Keuangan, tanggung jawab kuasa pengguna anggaran ada di Kementerian Sosial, lalu disalurkan oleh Badan Urusan Logistik (Bulog).

Dari Bulog kemudian diserahkan kepada bupati/walikota atau pejabat pemda setempat untuk disalurkan kepada masyarakat yang terdaftar menerima raskin. Dengan sistem yang panjang seperti ini, koordinasi serta pengawasan akan sulit dilakukan. Birokrasi penyaluran hendaknya bisa dibuat lebih simpel untuk menghindari kebocoran anggaran.Apalagi, ungkap Zulkarnain, pihak desa terkadang tidak siap untuk menyimpan beras dalam waktu lama. Kesiapan desa menjadi hal yang sangat penting.

Desain ulang penyaluran raskin

Menteri Keuangan chatib Basri menanggapi positif saran KPK untuk menyederhanakan atau mendesain kembali penyaluran raskin. Kemkeu rencananya akan bertemu dengan KPK untuk membahas kajian raskin.Kementerian Keuangan akan mencari cara untuk bisa membuat raskin tepat sasaran. "Kalau bisa dibuat simpel saya dukung," tandas Chatib. Direktur Jenderal Anggaran Kemkeu Askolani, sebelumnya menjelaskan, pengalokasian raskin memang terbilang sulit. Bulog melaksanakan tugasnya hanya sampai ke titik distribusi dan bukan langsung ke sasaran. Yang menyalurkan ke sasaran adalah pemerintah setempat. Ketika dibagi oleh pemda inilah, target 15,5 juta rumahtangga sasaran dalam anggaran sulit tercapai. Pemda kesulitan membagi raskin. Apalagi, pemda membutuhkan biaya tambahan untuk mendistribusikan raskin.Alhasil, harga raskin yang seyogyanya Rp 1.500 per kilogram (kg), bisa naik menjadi Rp 1.700/kg-Rp 1.800/kg. Pemda pun mempunyai kebijakan masing-masing kapan akan menyalurkan raskin.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Dikky Setiawan