KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Komisi VII DPR RI menilai permasalahan subsidi LPG 3 kilogram (kg) terletak pada ketidakakuratan data penerima atau data masyarakat miskin serta persoalan pengawasan dan evaluasi distribusi. Wakil Ketua Komisi VII DPR RI dari Fraksi PAN, Eddy Suparno mengungkapkan ada tiga persoalan yang selama ini ditemui dalam penyaluran LPG 3kg subsidi yakni konsumsi oleh masyarakat yang tidak berhak,, data penerima yang tidak akurat hingga kenaikan harga dari yang sudah ditetapkan. "Harga di agen sudah ditetapkan lalu berlanjut ke pangkalan terjadi kenaikan harga naik Rp 5.000 sampai Rp 8.000 tapi masyarakat tetap beli karena harganya lebih murah," kata Eddy kepada Kontan.co.id, Minggu (11/10).
KPK nilai subsidi LPG 3 kg bermasalah, ini kata DPR
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Komisi VII DPR RI menilai permasalahan subsidi LPG 3 kilogram (kg) terletak pada ketidakakuratan data penerima atau data masyarakat miskin serta persoalan pengawasan dan evaluasi distribusi. Wakil Ketua Komisi VII DPR RI dari Fraksi PAN, Eddy Suparno mengungkapkan ada tiga persoalan yang selama ini ditemui dalam penyaluran LPG 3kg subsidi yakni konsumsi oleh masyarakat yang tidak berhak,, data penerima yang tidak akurat hingga kenaikan harga dari yang sudah ditetapkan. "Harga di agen sudah ditetapkan lalu berlanjut ke pangkalan terjadi kenaikan harga naik Rp 5.000 sampai Rp 8.000 tapi masyarakat tetap beli karena harganya lebih murah," kata Eddy kepada Kontan.co.id, Minggu (11/10).