JAKARTA. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan laporan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok tentang dugaan 'dana siluman' APBD tetap diproses kendati saat ini Polda Metro Jaya mulai penyelidikan pengadaan Uninterruptable Power Supply (UPS) sekolah yang juga ada di APBD 2014-2015. Alasannya, karena laporan yang disampaikan Ahok ke KPK adalah tentang dugaan korupsi penggunaan atau realisasi dan pengelembungan nilai proyek (mark-up) APBD 2012 hingga 2015. Dan pengadaan UPS adalah salah satu di antara sekian banyak mata anggaran APBD yang diduga terjadi tindak pidana korupsi tersebut. "Kan dugaan kasusnya beda. Kami tidak tahu proses di sana sampai di mana. Tapi, prosesnya di kami masih tahap pulbaket (pengumpulan bahan keterangan)," ujar Kepala Bagian Pemberitaan dan Informasi KPK, Priharsa Nugraha, Sabtu (7/3/2015).
KPK pastikan laporan Ahok terkait UPS berlanjut
JAKARTA. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan laporan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok tentang dugaan 'dana siluman' APBD tetap diproses kendati saat ini Polda Metro Jaya mulai penyelidikan pengadaan Uninterruptable Power Supply (UPS) sekolah yang juga ada di APBD 2014-2015. Alasannya, karena laporan yang disampaikan Ahok ke KPK adalah tentang dugaan korupsi penggunaan atau realisasi dan pengelembungan nilai proyek (mark-up) APBD 2012 hingga 2015. Dan pengadaan UPS adalah salah satu di antara sekian banyak mata anggaran APBD yang diduga terjadi tindak pidana korupsi tersebut. "Kan dugaan kasusnya beda. Kami tidak tahu proses di sana sampai di mana. Tapi, prosesnya di kami masih tahap pulbaket (pengumpulan bahan keterangan)," ujar Kepala Bagian Pemberitaan dan Informasi KPK, Priharsa Nugraha, Sabtu (7/3/2015).