JAKARTA. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menjalankan tugasnya melakukan seleksi rekam jejak calon menteri yang diminta Presiden Joko Widodo (Jokowi). Hasil seleksi tersebut telah diserahkan langsung kepada Jokowi pada Minggi (19/10) malam lalu.

Dalam dokumen tersebut, KPK telah memberikan rapor merah dan kuning pada sejumlah nama yang diajukan Jokowi sebagai calon menteri di kabinetnya kelak. Tanda tersebut berarti nama tersebut memiliki resiko tinggi tersangkut kasus korupsi.

Terkait hal tersebut, Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto mengatakan setelah dokumen ini diserahkan, maka kewenangan ada pada Jokowi untuk menindaklanjutinya jika ditemukan nama calon menteri yang bermasalah.

Dia bilang KPK tidak sampai melakukan penelusuran mendalam yang mengarah pada indikasi korupsi para calon menteri. Bambang juga tidak bisa memastikan apakah KPK akan pro aktif jika nantinya Jokowi tetap bersikukuh memilih menteri yang memiliki catatan bermasalah dari KPK. "Soal proaktif atau tidak, keputusan ada di rapat kolegial pimpinan KPK," kata Bambang, Selasa (21/10).

Sebelumnya, Jokowi melalui Tim Transisi telah menyerahkan 43 nama calon menteri ke KPK untuk ditelusuri rekam jejaknya pada Jumat (17/10) lalu. Pimpinan KPK pun secara langsung telah menyerahkan kembali nama-nama tersebut kepada Jokowi dua hari berikutnya. Kemarin, beredar kabar sebanyak 11 calon menteri mendapat keterangan merah di KPK.

Wakil Ketua KPK Zulkarnain mengatakan, pihaknya memberi tanda tertentu pada nama-nama tersebut. Tanda merah diberikan pada nama calon menteri yang dinilai KPK berisiko tinggi dan warna kuning dianggap tidak terlalu beresiko, tapi ada potensi. KPK enggan menyebut siapa yang mendapat tanda merah. Namun santer disebut, salah satunya adalah Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar. Muhaiman masih terlihat menemui Jokowi di Istana, kemarin (21/10), namun enggan memberi keterangan kepada media.

Hasil penelusuran KPK dan PPATK telah membuat Jokowi dan Jusuf Kalla mengocok ulang para calon menterinya. Dikhawatirkan para politisi dari parpol pendukung Jokowi kian mempengaruhi proses penentuan menteri Jokowi. "Kami harap partai pendukung Jokowi tidak merecoki penyusunan menteri, sehingga Jokowi segera menghasilan susunan menteri dan pemerintahan baru segera bekerja," kata Manajer program demokrasi dan pemerintahan Yayasan Tifa, Michael Bobby Hoelman.

Michael mensinyalir partai politik pendukung Jokowi memaksakan untuk memasukkan nama menteri meskipun telah mendapatkan catatan merah oleh KPK. Pemaksaan ini dikhawatirkan akan mengganggu upaya Jokowi untuk menciptakan pemerintahan yang bersih. 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Umar Idris