KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa bekas Wakil Direktur Utama BRI Catur Budi Harto terkait dugaan korupsi pengadaan mesin electronic data capture (EDC) dan proses digitalisasi di lingkungan BRI. Pemeriksaan dilakukan pada pukul 09.45 WIB di lantai dua Gedung Merah Putih KPK.

Terkait pemeriksaan tersebut, Sekretaris Perusahaan BRI, Agustya Hendy Bernadi, menyatakan bahwa pihaknya menghormati proses hukum yang tengah berlangsung.

Baca Juga: Catat Jadwal Operasional BRI pada Libur Tahun Baru Islam 27-29 Juni 2025

Situasi Memanas, Baca Business Insight untuk Tentukan Investasi yang Pas

“Sebagai perusahaan BUMN, kami senantiasa mematuhi regulasi yang ditetapkan oleh pemerintah dan regulator, serta menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance),” ujar Hendy kepada Kontan.co.id.

Hendy menegaskan, BRI akan mendukung penuh penegakan hukum yang dilakukan pihak berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Perusahaan juga akan terus terbuka dalam menjalin kerja sama dengan aparat penegak hukum.

Lebih lanjut, BRI akan memastikan seluruh aktivitas karyawan mengikuti standar operasional prosedur (SOP) perusahaan dan ketentuan hukum yang berlaku.

Baca Juga: BRI Targetkan Menyalurkan 17.701 KPR FLPP di Tahun 2025

Hendy juga menyebut bahwa BRI telah melakukan langkah-langkah perbaikan tata kelola serta mitigasi risiko untuk mencegah penyimpangan di masa depan.

“Kami pastikan proses penegakan hukum yang tengah dijalankan KPK tidak berdampak pada operasional dan layanan BRI. Nasabah tetap dapat bertransaksi seperti biasa dengan nyaman dan aman,” pungkas Hendy.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News