KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hari ini memeriksa lima saksi terkait kasus suap terkait usulan dana perimbangan keuangan pada Rancangan Anggaran Pendapatan dan Pembelian Negara (RAPBN) perubahan tahun anggaran 2018, Senin (27/8), di Gedung Merah Putih KPK Jakarta Selatan.

KPK sudah menetapkan tersangka Amin Santoso (AMN) yang diduga memuluskan usulan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) tahun 2018. AMN melakukan ini untuk memuluskan suap proyek infrastruktur Subang Jawa Barat yang turut menjerat tersangka (YP) Yaya Purnomo yang sempat menjadi pejabat Kementerian Keuangan.

Adapun kelima saksi yang diperiksa adalah Achmad Hafiz Thohir Anggota DPR RI periode 2014 – 2019, Andri Kadarisman PNS Dinas Bina Marga Lampung tengah untuk tersangka AMN dan H. Aunur Rafiq , S.SOS, M.Si Bupati Karimun, Dr. Abdullah, S.SOS, M.Si Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan asset daerah kabupaten karimun dan Arief Fadilah PNS pada BPK RI untuk tersangka YP.

Selain AMN dan YP, KPK juga menetapkan dua orang sebagai tersangka yaitu Eka Kamaludin dan Ahmad Ghiast. Eka merupakan pihak swasta yang berperan sebagai perantara sedangkan Ahmad berstatus sebagai swasta atau kontraktor yang diduga sebagai pemberi uang.

Atas kasus ini Amin, Yaya dan Eka dijerat Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Sedangkan Ahmad Ghiast dijerat Pasal 5 Ayat (1) huruf a atau huruf b atau Pasal 13 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Narita Indrastiti