KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Marak penangkapan pejabat negara dalam operasi tangkap tangan (OTT) jelang pemilu akhir-akhir ini. Penangkapan itu banyak dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Terakhir KPK menyatakan pihaknya telah menangkap sebanyak 23 orang dalam OTT yang menjaring Bupati Pemalang Mukti Agung Wibowo terkait kasus suap atau tindak pidana korupsi. Pengamat Hukum Pidana, Abdul Fickar Hadjar, menganggap terkait fenomena OTT pada pejabat negara menjelang tahun politik harus dibuktikan dalam konteks apa uang itu digunakan.
KPK Rajin Lakukan OTT Kepala Daerah, Ini Kata Pengamat
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Marak penangkapan pejabat negara dalam operasi tangkap tangan (OTT) jelang pemilu akhir-akhir ini. Penangkapan itu banyak dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Terakhir KPK menyatakan pihaknya telah menangkap sebanyak 23 orang dalam OTT yang menjaring Bupati Pemalang Mukti Agung Wibowo terkait kasus suap atau tindak pidana korupsi. Pengamat Hukum Pidana, Abdul Fickar Hadjar, menganggap terkait fenomena OTT pada pejabat negara menjelang tahun politik harus dibuktikan dalam konteks apa uang itu digunakan.