JAKARTA. Beragamnya latar belakang calon hakim pengadilan tindak pidana korupsi sempat menjadi perhatian sejumlah aktivis antikorupsi. Berdasarkan catatan Koalisi Pemantau Peradilan, beberapa calon merupakan pensiunan hakim, panitera, PNS, TNI dan mantan hakim ad hoc. Menanggapi beragamnya latar belakang calon hakim tipikor, Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Saut Situmorang mengatakan, salah satu yang perlu didorong adalah penguatan pengawasan di internal hakim. Menurut Saut, seleksi hakim belum tentu menjamin hakim yang terpilih benar-benar berintegritas. "Conflict of interest bisa datang dari mana saja, apabila integritas masih belum memenuhi harapan. Sudah tentu tes psikologi dan rekam jejak belum bisa memberi jaminan," ujar Saut melalui pesan singkat, Sabtu (8/10).
KPK sarankan penguatan pengawasan hakim Tipikor
JAKARTA. Beragamnya latar belakang calon hakim pengadilan tindak pidana korupsi sempat menjadi perhatian sejumlah aktivis antikorupsi. Berdasarkan catatan Koalisi Pemantau Peradilan, beberapa calon merupakan pensiunan hakim, panitera, PNS, TNI dan mantan hakim ad hoc. Menanggapi beragamnya latar belakang calon hakim tipikor, Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Saut Situmorang mengatakan, salah satu yang perlu didorong adalah penguatan pengawasan di internal hakim. Menurut Saut, seleksi hakim belum tentu menjamin hakim yang terpilih benar-benar berintegritas. "Conflict of interest bisa datang dari mana saja, apabila integritas masih belum memenuhi harapan. Sudah tentu tes psikologi dan rekam jejak belum bisa memberi jaminan," ujar Saut melalui pesan singkat, Sabtu (8/10).