KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Keinginan pemerintah untuk meningkatkan pengadaan barang dan jasa secara elektronik (e-budgeting) sampai saat ini masih belum bisa terwujud. Sampai saat ini, kementerian dan lembaga masih enggan untuk menggunakan sistem tersebut. Data KPK, saat jumlah belanja kementerian dan lembaga yang dilaksanakan secara elektronik baru Rp 350 triliun. Padahal, potensi belanja kementerian/ lembaga yang bisa dibelanjakan secara elektronik pada anggaran tahun ini mencapai Rp 900 triliun. Agus Rahardjo, Ketua KPK mengatakan, keengganan tersebut disebabkan oleh perangkat hukum yang belum mendukung kementerian lembaga untuk menggunakan sistem elektronik dalam belanja mereka. Padahal, penerapan sistem tersebut mempunyai banyak manfaat dalam pengadaan barang dan jasa.
KPK sebut kementerian enggan untuk e-budgeting
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Keinginan pemerintah untuk meningkatkan pengadaan barang dan jasa secara elektronik (e-budgeting) sampai saat ini masih belum bisa terwujud. Sampai saat ini, kementerian dan lembaga masih enggan untuk menggunakan sistem tersebut. Data KPK, saat jumlah belanja kementerian dan lembaga yang dilaksanakan secara elektronik baru Rp 350 triliun. Padahal, potensi belanja kementerian/ lembaga yang bisa dibelanjakan secara elektronik pada anggaran tahun ini mencapai Rp 900 triliun. Agus Rahardjo, Ketua KPK mengatakan, keengganan tersebut disebabkan oleh perangkat hukum yang belum mendukung kementerian lembaga untuk menggunakan sistem elektronik dalam belanja mereka. Padahal, penerapan sistem tersebut mempunyai banyak manfaat dalam pengadaan barang dan jasa.