JAKARTA. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyerahkan pelantikan Bupati terpilih Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah kepada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Menurut Lembaga anti rasuah tersebut, pelantikan Hambit yang merupakan salah satu tersangka korupsi tersebut merupakan kewenangan Kemendagri

"Sebenarnya, soal pelantikan itu domainnya Mendagri. Jika tersangka menurut aturan masih bisa dilantik, ya itu wewenang atau domainnya Mendagri," kata Juru Bicara KPK Johan Budi saat dihubungi, Senin (23/12).

Lebih lanjut, Johan mengatakan, dirinya belum mengetahui secara detail mengenai pelantikan Hambit yang rencananya akan dilakukan di Rumah Tahanan (Rutan) POM DAM Guntur Jaya, Jakarta pada Rabu (25/12) tersebut. "Itu diserahkan sepenuhnya ke mekanisme yang berlaku di Rutan," tambah dia.

Disinggung soal layak tidaknya Hambit selaku tersangka memimpin pemerintahan di dalam tahanan, Johan enggan berspekulasi. "KPK hanya menangani dari sisi hukum. KPK tidak masuk ke wilayah politik," tegasnya.

Seperti diketahui, Hambit Bintih merupakan tersangka kasus dugaan suap penanganan perkara Pilkada Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah, di Mahkamah Konstitusi (MK).

Hambit tertangkap KPK setelah menyerahkan uang sebesar Rp 3 miliar yang diduga merupakan uang untuk menyuap Akil Mochtar yang kala itu menjabat sebagai ketua MK.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Dikky Setiawan