KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memberikan respons terhadap desakan masyarakat yang meminta untuk mengusut dugaan korupsi dalam pengadaan sistem Coretax senilai Rp 1,3 triliun.

Melalui Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto menegaskan, komisi antirasuah ini membuka peluang bagi siapapun yang mengetahui adanya dugaan korupsi dalam proyek jumbo tersebut untuk melapor.

"KPK mempersilahkan siapapun yang mengetahui adanya dugaan korupsi untuk melapor ke KPK atau aparat penegak hukum (APH) lainnya, seperti Kepolisian atau Kejaksaan, dengan disertai bukti-bukti pendukungnya," ujar Tessa saat dihubungi KONTAN, Minggu (19/1).

Buka Cabang Baru di Gading Serpong, Electronic City Hadirkan Layanan Service City

Masyarakat yang memiliki informasi terkait dugaan penyimpangan dalam pengadaan Coretax diharapkan untuk menyampaikan bukti-bukti yang dapat mendukung laporan mereka kepada KPK atau lembaga penegak hukum lainnya.

Baca Juga: Mengenal Perusahaan Asing di Balik Coretax Seharga Rp 1,3 Triliun

Namun, ketika ditanya lebih lanjut mengenai apakah sudah ada laporan yang masuk ke KPK terkait proyek tersebut, Tessa menjawab, "Saya tidak memiliki akses info untuk laporan yang masuk ke KPK." katanya.

Seperti yang diketahui, merujuk situs DJP, konsorsium LG CNS-Qualysoft resmi terpilih sebagai pemenang tender pengadaan Coretax dengan nilai kontrak proyek ini mencapai Rp 1,228 triliun, termasuk pajak.

Konsorsium LG CNS-Qualysoft akan menyediakan solusi Commercial Off The Shelf (COTS) dan mengimplementasikan teknologi tersebut untuk menggantikan sistem yang sudah digunakan DJP sejak 2002.

Selain LG CNS-Qualysoft, PT Deloitte Consulting, bagian dari jaringan Deloitte global berbasis di Inggris, juga terpilih sebagai pemenang tender untuk layanan konsultasi Owner’s Agent-Project Management and Quality Assurance.

Dengan nilai kontrak Rp 110,3 miliar  termasuk pajak, PT Deloitte akan membantu memastikan keberhasilan proyek melalui pengelolaan manajemen proyek, vendor, kontrak, serta penjaminan kualitas.

Baca Juga: Pajak Minimum 15% Resmi Berlaku, Pemerintah Pastikan Tak Berdampak ke UMKM

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News