JAKARTA. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak menjamin Kabinet Kerja yang telah disusun Presiden Joko Widodo bersih dari korupsi. Sebelumnya, Jokowi meminta KPK dan PPATK untuk menyaring nama-nama calon menteri dalam kabinetnya.

"Sejak awal, KPK tidak pernah menjamin bahwa orang yang tidak punya catatan pun tidak akan korupsi nanti ketika menjabat sebagai menteri karena ketika seseorang diberi kekuasaan maka bisa saja orang itu menjadi lupa," kata Juru Bicara KPK Johan Budi di Gedung KPK, Jakarta, Senin (27/10).

Lebih lanjut menurut Johan, tugas KPK telah selesai dari apa yang sebelumnya diminta Jokowi untuk menelusuri rekam jejak calon menteri-menterinya. "Maka selanjutnya adalah hak prerogatif presiden untuk memilih mana menteri yang diangkat, cocok oleh Pak Jokowi," tambah Johan.

Sebelumnya, Johan memastikan menteri-menteri Kabinet Kerja pemerintahan Presiden Jokowi bersih dari tanda merah dan kuning yang diberikan KPK. Tanda merah menunjukkan risiko tinggi calon menteri itu terlibat kasus dugaan korupsi sedangkan tanda kuning menunjukkan adanya laporan masyarakat yang masuk ke KPK mengenai calon menteri tersebut.

"Tidak ada, ini berdasarkan konfirmasi saya kepada beberapa pimpinan KPK," imbuhnya.

Seperti diketahui, pada Minggu (26/10) lalu, Presiden Jokowi akhirnya mengumumkan susunan kabinetnya yang bernama Kabinet Kerja. Ada empat menteri koordinator dengan 34 kementerian. Presiden juga hari ini melantik 34 menteri tersebut dan menggelar rapat kabinet perdana usai pelantikan tersebut.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Uji Agung Santosa