JAKARTA. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengaku tidak menerima pemberitahuan soal status terpidana kasus wisma atlet M. Nazaruddin yang dirawat di luar rumah tahanan negara. "KPK tidak dikoordinasikan," kata Juru bicara KPK Johan Budi di gedung KPK, Senin (22/4). Johan menjelaskan, lembaganya hanya menerima pemberitahuan terkait permohonan istri Nazaruddin, Neneng Sri Wahyuni, ke majelis hakim untuk menjalani perawatan di RS Abdi Waluyo. Cuma, permohonan itu pun sudah ditolak oleh KPK. Karena itu, persoalan dirawatnya Nazaruddin di RS Abdi Waluyo sudah bukan merupakan kewenangan pihaknya lagi, tetapi menjadi tanggung jawab Kemenkum dan HAM. "Ini salah otoritas pemberi ijin itu memberi ijin," imbuhnya. Tetapi, Johan enggan untuk menanggapi pemecatan Kepala Rumah Tahanan Negara Cipinang Saiful Sahri akibat insiden Nazar. Johan beralasan kebijakan tersebut berada ditangan Kemenkum dan HAM untuk memberikan hukuman kepada pegawainya. Ia menyakini kalau yang bersangkutan dipecat pasti memiliki alasan yang tepat. "Kita menghimbau semua pihak untuk melihat kasus korupsi menjadi kejahatan yang luar biasa," tandasnya. Meski sudah diganjar hukuman 7 tahun penjara, tetapi KPK masih menjerat Nazaruddin dalam kasus pencucian uang saham garuda. Ia diduga melakukan pencucian uang karena membeli saham PT Garuda Indonesia dengan menggunakan uang hasil tindak pidana korupsi terkait pemenangan PT Duta Graha Indah sebagai pelaksana proyek wisma atlet SEA Games 2011.
KPK tak tahu Nazaruddin dirawat di luar rutan
JAKARTA. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengaku tidak menerima pemberitahuan soal status terpidana kasus wisma atlet M. Nazaruddin yang dirawat di luar rumah tahanan negara. "KPK tidak dikoordinasikan," kata Juru bicara KPK Johan Budi di gedung KPK, Senin (22/4). Johan menjelaskan, lembaganya hanya menerima pemberitahuan terkait permohonan istri Nazaruddin, Neneng Sri Wahyuni, ke majelis hakim untuk menjalani perawatan di RS Abdi Waluyo. Cuma, permohonan itu pun sudah ditolak oleh KPK. Karena itu, persoalan dirawatnya Nazaruddin di RS Abdi Waluyo sudah bukan merupakan kewenangan pihaknya lagi, tetapi menjadi tanggung jawab Kemenkum dan HAM. "Ini salah otoritas pemberi ijin itu memberi ijin," imbuhnya. Tetapi, Johan enggan untuk menanggapi pemecatan Kepala Rumah Tahanan Negara Cipinang Saiful Sahri akibat insiden Nazar. Johan beralasan kebijakan tersebut berada ditangan Kemenkum dan HAM untuk memberikan hukuman kepada pegawainya. Ia menyakini kalau yang bersangkutan dipecat pasti memiliki alasan yang tepat. "Kita menghimbau semua pihak untuk melihat kasus korupsi menjadi kejahatan yang luar biasa," tandasnya. Meski sudah diganjar hukuman 7 tahun penjara, tetapi KPK masih menjerat Nazaruddin dalam kasus pencucian uang saham garuda. Ia diduga melakukan pencucian uang karena membeli saham PT Garuda Indonesia dengan menggunakan uang hasil tindak pidana korupsi terkait pemenangan PT Duta Graha Indah sebagai pelaksana proyek wisma atlet SEA Games 2011.
