KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Ketua Komisi IV DPR Sudin mengatakan, saat ini dirinya masih menunggu informasi resmi dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) soal penangkapan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo terkait dugaan korupsi ekspor benih lobster.

Sudin mengatakan, dirinya selalu mengingatkan Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk hati – hati terkait kebijakan ekspor benih lobster, saat rapat dengar pendapat maupun saat rapat kerja.

Setelah adanya penangkapan tersebut, Ia belum bisa berkomentar lebih lanjut apakah nantinya Komisi IV DPR akan merekomendasikan untuk menghentikan kebijakan ekspor benih lobster atau tidak.

“Kita lihat dulu keputusan atau kepastian hukumnya. Baru nanti kami akan ambil keputusan. Karena harus keputusan bersama,” kata Sudin ketika dikonfirmasi, Rabu (25/11).

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi IV DPR Dedi Mulyadi mengatakan, sejak awal dirinya tidak setuju adanya kebijakan ekspor benih lobster.

Baca Juga: Menteri KKP ditangkap KPK, Jokowi: Kami menghormati proses hukum

Hal itu bukan tanpa alasan. Pertama, benih lobster merupakan bagian dari ekosistem laut yang harus dijaga kelangsungannya. Meski keberadaan benih lobster terbilang banyak, ia ingin benih lobster tumbuh dan berkembang.

“Agar menjadi lobster tangkapan dan harganya mahal dan menguntungkan nelayan,” kata Dedi ketika dikonfirmasi, Rabu (25/11).

Kedua, Ia tidak ingin adanya eksploitasi benih lobster dari adanya kebijakan tersebut. Ketiga, benih lobster itu diekspor ke Vietnam. Padahal, Vietnam sendiri dari sisi aspek ekonomi merupakan kompetitor di bidang perikanan dan laut.

“Karena mereka (Vietnam) kompetitor bidang perikanan dan laut. Mereka punya kemampuan dan teknologi budi daya laut yang memadai. Kemampuan budi dayanya itu tidak akan berarti manakala tidak mendapat suplai benih. Ini kan menjadi aneh, sudah menjadi kompetitor kok bahan bakunya kita kirim,” jelas Mantan Bupati Purwakarta ini.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Yudho Winarto