JAKARTA, Transaksi share swap atau tukar guling saham Mitratel dengan saham Tower Bersama Infrastruktur ( TBIG) diperkirakan masih lama terealisasi. Bahkan bisa jadi akan gagal. Pasalnya, Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) telah mengirimkan surat ke Kementrian BUMN yang isinya tentang kajian kerugian jika tukar guling tersebut tetap dilakukan.

"Sebelumnya kita sudah mendiskusikan dengan Direksi dan Komisaris Telkom mengenai tukar guling saham ini yang dinilai bisa merugikan Telkom," jelas Johan Budi, Plt Wakil Ketua KPK, Selasa (23/6).

Bila tukar guling tersebut tetap dilakukan, menurut KPK,  bakal menimbulkan penurunan keuntungan bagi Telkom. Sayangnya, Johan enggan mengatakan porsi penurunan keuntungan perusahaan tersebut.

Plt Wakil Ketua KPK Indriyanto Seno Adji menambahkan, bila tukar guling saham tersebut tetap dilakukan, maka KPK bakal mendalami secara hukum dan bakal melakukan penyelidikan bila ada laporan dari masyarakat.

Asal tahu saja, opsi share swap saham Mitratel dengan TBIG saat ini nilai oleh sebagian kalangan sebagai jalan terbaik bagi Telkom untuk membesarkan bisnis menara. Dari situ, Telkom tidak akan terus dibebani biaya modal untuk menambah jumlah menara yang nilainya bisa mencapai Rp 1,5 triliun – Rp 2 triliun per tahun.

Berdasarkan Conditional Share Exchange Agreement (CSEA) dengan TBIG, tukar guling Mitratel dengan saham TBIG dilakukan dalam 4 bagian. Pertama, TBIG akan membeli 100% saham Telkom di Mitratel dengan kepemilikan 13,7% saham di TBIG. Kedua, Telkom akan mendapatkan tambahan dana senilai Rp 1,74 triliun setelah Mitratel bergabung dan mencapai target tertentu yang telah ditetapkan.

Ketiga, TBIG akan mengambil alih utang Telkom sebesar Rp 2,63 triliun. Keempat, setelah transaksi ini tuntas, Telkom akan memperoleh dana Rp 543 miliar, untuk modal kerja atau tambahan aset setelah tanggal penilaian. Selain itu, Telkom memiliki kesempatan untuk menjadi pemegang saham mayoritas di TBIG, perusahaan menara independen terbesar di Indonesia. Rencana transaksi ini ditargetkan akan diselesaikan Juni ini. Namun dengan adanya peringatan dari KPK ini, transaksi ini bisa jadi sulit terlaksana dalam waktu dekat.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Umar Idris