JAKARTA. Komisi Pemberantasan Korupsi mengaku menemukan indikasi adanya masalah terkait pemilihan rektor di sejumlah perguruan tinggi negeri (PTN). Namun, demi kepentingan penanganan perkara, lembaga ini belum bersedia merinci jenis masalah dan PTN yang mengalami masalah tersebut.

"Ada indikasi, tetapi jangan diungkapkan di sini. Kalau kami menangani suatu perkara, masak kami ungkapkan di sini," ujar Ketua KPK Agus Rahardjo, Selasa (25/10), dalam Seminar Nasional Konsolidasi Gerakan Antikorupsi Berbasis Akademisi dan Kampus di Universitas Gadjah Mada (UGM), Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta.

Menurut Agus, dengan adanya informasi tentang pemilihan rektor yang kurang transparan, KPK akan ikut mengawasi proses pemilihan rektor di perguruan tinggi negeri (PTN). Pengawasan terhadap pemilihan rektor PTN merupakan salah satu kewajiban KPK.

Telkom Indonesia Cetak Laba Bersih 11 T, Bisnis Data dan IT Service Jadi Penopang

"Kami sudah mendengar ada pengangkatan rektor yang kurang transparan," kata Agus.

Karena itu, KPK merencanakan untuk bertemu dengan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemristek dan Dikti) guna membahas masalah terkait pemilihan rektor PTN. "Pak Menterinya (Menteri Ristek dan Dikti Muhammad Nasir) mau bertemu untuk bicara soal itu dan memperbaiki sistemnya," ujar Agus.

Muhammad Nasir terkejut mendengar informasi pimpinan KPK. Nasir yang hadir dalam acara itu langsung mengonfirmasi persoalan itu kepada Agus. "Saya terkejut, terus terang, selama ini saya belum pernah mendengar KPK bicara itu. Jika memang ada persoalan hukum, silakan KPK masuk," kata Nasir.

Nasir juga meminta KPK ikut mendampingi pemilihan rektor agar prosesnya berjalan transparan di semua PTN.

Tujuh PTN

Dalam kesempatan terpisah, anggota Ombudsman Republik Indonesia (ORI), Ahmad Alamsyah Saragih, menuturkan, ORI sudah menerima informasi dari setidaknya tujuh PTN di Sumatera, Jawa, dan Sulawesi, mengenai dugaan suap pemilihan rektor.

Menurut dia, dari informasi itu muncul nama-nama yang sama, yakni petinggi salah satu partai politik serta oknum di Kemristek dan Dikti.

Alamsyah menuturkan, dalam pemilihan di tiga PTN, pemberi informasi mengungkapkan bahwa sudah terjadi penyerahan uang. "Besarnya bervariasi, antara Rp 1,5 miliar sampai Rp 5 miliar. Hal yang dikhawatirkan adalah jika kemudian ada kelanjutan berupa brokering (percaloan) proyek-proyek di kampus," paparnya.

Menurut dia, ORI kesulitan menindaklanjuti informasi itu karena para pemberi informasi tidak bersedia membuat aduan secara resmi ke ORI. Karena itu, ORI akan mendalami informasi tersebut dalam kerangka memberikan masukan kepada Kemristek dan Dikti.

Alamsyah mengatakan, tidak tertutup kemungkinan ORI bekerja sama dengan Polri untuk menindaklanjuti informasi tersebut.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News