JAKARTA. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Wali Kota Makassar Ilham Arief Sirajuddin sebagai tersangka, Rabu (7/5). Arief terjerat kasus dugaan korupsi dalam kerja sama kelola dan transfer untuk instalasi Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Makasasar Tahun 2006-2012. "Terkait dengan penyelidkan dugaan tindak pidana korupsi kerja sama kelola dan transfer untuk instalasi PDAM Kota Makasasar tahun 2006-2012 penyidik menemukan dua alat bukti yang cukup dan menetapkan IAS (Ilham Arief Sirajuddin) selaku Wali Kota Makassar sebagai tersangka," kata Juru Bicara KPK, Johan Budi kepada wartawan di kantornya, Rabu (7/5). Ilham diduga melakukan penyalahgunaan wewenang secara bersama-sama sehingga menyebabkan kerugian negara sebesar Rp 38,1 miliar. Ilham diduga melanggar Pasal 2 ayat 1 atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana. Bersama Ilham, KPK juga menetapkan Direktur Utama PT Traya Tirta Makassar Hengky Widjaja dalam kasus ini. Hengky pun dijerat dengan pasal yang sama dengan Ilham.Adapun Ilham sendiri merupakan Wali Kota Makassar yang akan melepas jabatannya pasa tanggal 8 Mei 2014 besok. KPK juga telah melakukan penyelidikan kasus ini sejak tahun 2012 lalu dan telah meminta hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait kondisi keuangan PDAM tahun 2012. Dari hasil audit BPK, diduga ada penyimpangan kerjasama PDAM Makassar dengan tiga perusahaan lainnya. Ketiganya, yakni kontrak dengan PT Bahana Cipta dalam rangka pengusahaan pengembangan instalasi pengolahan air (IPA) V Somba Opu sebesar Rp 455,25 miliar, kerja sama dengan PT Multi Engka Utama dalam pengembangan sistem penyediaan air minum atas pengoperasian IPA Maccini Sombala tahun 2012-2036 dengan nilai investasi sebesar Rp 69,31 miliar lebih, dan kerja sama antara PDAM Makassar dengan PT Baruga Asrinusa Development yang dinilai berpotensi mengurangi potensi pendapatan PDAM sebesar Rp 2,6 miliar.
KPK: Wali Kota Makassar tersangka korupsi PDAM
JAKARTA. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Wali Kota Makassar Ilham Arief Sirajuddin sebagai tersangka, Rabu (7/5). Arief terjerat kasus dugaan korupsi dalam kerja sama kelola dan transfer untuk instalasi Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Makasasar Tahun 2006-2012. "Terkait dengan penyelidkan dugaan tindak pidana korupsi kerja sama kelola dan transfer untuk instalasi PDAM Kota Makasasar tahun 2006-2012 penyidik menemukan dua alat bukti yang cukup dan menetapkan IAS (Ilham Arief Sirajuddin) selaku Wali Kota Makassar sebagai tersangka," kata Juru Bicara KPK, Johan Budi kepada wartawan di kantornya, Rabu (7/5). Ilham diduga melakukan penyalahgunaan wewenang secara bersama-sama sehingga menyebabkan kerugian negara sebesar Rp 38,1 miliar. Ilham diduga melanggar Pasal 2 ayat 1 atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana. Bersama Ilham, KPK juga menetapkan Direktur Utama PT Traya Tirta Makassar Hengky Widjaja dalam kasus ini. Hengky pun dijerat dengan pasal yang sama dengan Ilham.Adapun Ilham sendiri merupakan Wali Kota Makassar yang akan melepas jabatannya pasa tanggal 8 Mei 2014 besok. KPK juga telah melakukan penyelidikan kasus ini sejak tahun 2012 lalu dan telah meminta hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait kondisi keuangan PDAM tahun 2012. Dari hasil audit BPK, diduga ada penyimpangan kerjasama PDAM Makassar dengan tiga perusahaan lainnya. Ketiganya, yakni kontrak dengan PT Bahana Cipta dalam rangka pengusahaan pengembangan instalasi pengolahan air (IPA) V Somba Opu sebesar Rp 455,25 miliar, kerja sama dengan PT Multi Engka Utama dalam pengembangan sistem penyediaan air minum atas pengoperasian IPA Maccini Sombala tahun 2012-2036 dengan nilai investasi sebesar Rp 69,31 miliar lebih, dan kerja sama antara PDAM Makassar dengan PT Baruga Asrinusa Development yang dinilai berpotensi mengurangi potensi pendapatan PDAM sebesar Rp 2,6 miliar.
