JAKARTA. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan fenomena penggunaan dana hibah yang meningkat dalam dua bulan terakhir, atau menjelang pemilihan umum legislatif April 2014 nanti. Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto mengatakan, rata-rata dana hibah tersebut diberikan ke lembaga-lembaga yang terafiliasi dengan kepala daerah. "Penggunaan dana hibah jauh meningkat lebih besar ketimbang bantuan sosial. Rata-rata dana hibah itu setelah diselidiki, sebagiannya diberikan kepada lembaga-lembaga yang punya afiliasi tertentu dengan kepala daerah. Ini yang harus diperhatikan, memang tidak menggunakan fasilitas negara, tapi ada favoritism," kata Bambang dalam diskusi bertema "Pemilu Berintegritas Momentum Menuju Pemimpin yang Pro Pemberantasan Korupsi", di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta, Rabu (19/3/2014). Selain fenomena tersebut, kata Bambang, KPK menemukan adanya peningkatan pemberian lisensi-lisensi yang berkaitan sumber daya alam. Terkait fenomena ini, menurut Bambang, KPK telah berdiskusi dengan gubernur dan menteri terkait. "Yang terkonsentrasi terhadap hutan dan alam, terutama minerba," ujarnya. Dari hasil pemantauan KPK di 10 provinsi, ditemukan indikasi kalau pemberian lisensi tersebut cenderung tidak jelas tolok ukurnya. Sejumlah kepala daerah yang memberikan izin terkait pengelolaan sumber daya alam tersebut tidak dapat menjelaskan alasan mereka memilih perusahaan tertentu sebagai pihak pengelola. "Kenapa kepala daerah ada lima pengusul, tapi diberikan kepada satu, dicek apa indikatornya berikan ke satu ini, tidak ada tolak ukurnya, terjadi eksploitasi sumber daya alam, kapitalisasi uang terjadi," tutur Bambang. Dia juga mengatakan, KPK menemukan fenomena perputaran uang yang dahsyat dalam tiga hingga enam bulan terakhir. Saking dahsyatnya perputaran uang tersebut, kata Bambang, Indonesia mungkin bisa disebut sebagai satu negara yang pertumbuhan ekonominya mencapai dua digit. Celakanya, lanjut Bambang, perputaran uang yang tinggi itu tidak dimanfaatkan untuk menghasilkan pemimpin-pemimpin yang berintegritas. "Kami di gratifikasi sedang meningkatkan kontrol dan kami sudah kirim surat kepada calon incumbent untuk perhatikan gratifikasi karena ada potensi itu," ujarnya. (Icha Rastika)
KPK:Jelang pemilu, penggunaan dana hibah meningkat
JAKARTA. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan fenomena penggunaan dana hibah yang meningkat dalam dua bulan terakhir, atau menjelang pemilihan umum legislatif April 2014 nanti. Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto mengatakan, rata-rata dana hibah tersebut diberikan ke lembaga-lembaga yang terafiliasi dengan kepala daerah. "Penggunaan dana hibah jauh meningkat lebih besar ketimbang bantuan sosial. Rata-rata dana hibah itu setelah diselidiki, sebagiannya diberikan kepada lembaga-lembaga yang punya afiliasi tertentu dengan kepala daerah. Ini yang harus diperhatikan, memang tidak menggunakan fasilitas negara, tapi ada favoritism," kata Bambang dalam diskusi bertema "Pemilu Berintegritas Momentum Menuju Pemimpin yang Pro Pemberantasan Korupsi", di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta, Rabu (19/3/2014). Selain fenomena tersebut, kata Bambang, KPK menemukan adanya peningkatan pemberian lisensi-lisensi yang berkaitan sumber daya alam. Terkait fenomena ini, menurut Bambang, KPK telah berdiskusi dengan gubernur dan menteri terkait. "Yang terkonsentrasi terhadap hutan dan alam, terutama minerba," ujarnya. Dari hasil pemantauan KPK di 10 provinsi, ditemukan indikasi kalau pemberian lisensi tersebut cenderung tidak jelas tolok ukurnya. Sejumlah kepala daerah yang memberikan izin terkait pengelolaan sumber daya alam tersebut tidak dapat menjelaskan alasan mereka memilih perusahaan tertentu sebagai pihak pengelola. "Kenapa kepala daerah ada lima pengusul, tapi diberikan kepada satu, dicek apa indikatornya berikan ke satu ini, tidak ada tolak ukurnya, terjadi eksploitasi sumber daya alam, kapitalisasi uang terjadi," tutur Bambang. Dia juga mengatakan, KPK menemukan fenomena perputaran uang yang dahsyat dalam tiga hingga enam bulan terakhir. Saking dahsyatnya perputaran uang tersebut, kata Bambang, Indonesia mungkin bisa disebut sebagai satu negara yang pertumbuhan ekonominya mencapai dua digit. Celakanya, lanjut Bambang, perputaran uang yang tinggi itu tidak dimanfaatkan untuk menghasilkan pemimpin-pemimpin yang berintegritas. "Kami di gratifikasi sedang meningkatkan kontrol dan kami sudah kirim surat kepada calon incumbent untuk perhatikan gratifikasi karena ada potensi itu," ujarnya. (Icha Rastika)
