KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah harus memperketat pengawasan terhadap keuangan daerah untuk memastikan pencairan Naskah Pencairan Hibah Daerah (NPHD) untuk pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak. Keputusan melaksanakan Pilkada serentak pada Desember mendatang harus diikuti langkah antisipasi. "Harus ada monitoring uang ketat dari Kemendagri, kalau ujungnya tidak ada anggaran maka pemerintah pusat harus melakukan intervensi," ujar Direktur Eksekutif Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah ( KPPOD) Robert Endi Jaweng saat dihubungi Kontan.co.id, Rabu (10/6). Robert bilang, selama ini realisasi NPHD memang menjadi kendala di daerah. Banyak daerah yang menunda-nunda pencairan NPHD bahkan juga memotong anggaran.
KPPOD: Pemerintah harus perketat pengawasan dan siap tanggung pelaksanaan Pilkada
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah harus memperketat pengawasan terhadap keuangan daerah untuk memastikan pencairan Naskah Pencairan Hibah Daerah (NPHD) untuk pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak. Keputusan melaksanakan Pilkada serentak pada Desember mendatang harus diikuti langkah antisipasi. "Harus ada monitoring uang ketat dari Kemendagri, kalau ujungnya tidak ada anggaran maka pemerintah pusat harus melakukan intervensi," ujar Direktur Eksekutif Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah ( KPPOD) Robert Endi Jaweng saat dihubungi Kontan.co.id, Rabu (10/6). Robert bilang, selama ini realisasi NPHD memang menjadi kendala di daerah. Banyak daerah yang menunda-nunda pencairan NPHD bahkan juga memotong anggaran.